
Tinjauan Hukum Lisensi Pada Invensi Produk Farmasi Oleh Pemerintah Indonesia
Pengarang : Mentari - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2014XML Detail Export Citation
Abstract
Produk farmasi penting bagi manusia, Oleh karena itu inventor produk farmasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk kesehatan manusia. Tidak semua orang dapat melakukan penemuan temasuk dalam bidang produk farmasi, Indonesia terkadang memanfaatkan invensi produk farmasi inventor asing. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan mengenai lisensi invensi produk farmasi milik inventor asing yang masih dalam masa perlindungan dan prosedur pemanfaatan produk farmasi milik inventor asing oleh pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni meneliti dari bahan-bahan pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan judul yang dibahas. Serta melakukan pendekatan Undang-Undang dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan invensi produk farmasi meskipun masih dalam masa perlindungan dengan pertimbangan bahwa produk farmasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan permohonan pengajuan pemanfaatan produk farmasi dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini adalah Menteri kesehatan, permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAKI agar mempertimbangkan serta menyetujui permohonan tersebut, selanjutnya permohonan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Important pharmaceutical products for humans, therefore inventors of pharmaceutical products have a very important role in human health. Not everyone can do including the discovery in the field of pharmaceutical products, Indonesian pharmaceutical product inventions sometimes utilize foreign inventors. Therefore, the authors raised concerns about the licensing of the invention belong to the inventor of foreign pharmaceutical products that are still in the protection and utilization procedures of pharmaceutical products belonging to foreign inventors by the Indonesian government. The research method used is a normative study that examined the library of materials and secondary data relating to the title are discussed. As well as to approach the Act by reviewing all laws and regulations concerned with the legal issues that are being addressed. The research concludes that the Indonesian government can utilize the invention pharmaceutical products though still in the consideration that the protection of pharmaceutical products is an urgent need for the benefit of the people of Indonesia and the filing of the petition utilization of pharmaceutical products made by the parties concerned in this case is the Minister of Health, the application is submitted to the Minister of Law and Human Rights by the Directorate General of Intellectual Property Rights in order to consider and approve the request, the next request determined by Presidential Decree.