
Pemidanaan Bagi Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Tinjau Dari Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Pengarang : Luxfy Badriatus Solekhah - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2015XML Detail Export Citation
Abstract
Adapun alasan penulis mengambil judul tersebut adalah untuk mengetahui bentuk tangggung jawab dari pelaku penyimpanan bahan bakar minyak serta sanksi yang dijatuhkan oleh pelaku yang menyalahgunakan izin usaha yang telah diatur dalam undang – undang yang berlaku. Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris adalah yang menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Bentuk tanggung jawab berdasarkan aturan yang telah ditetapkan serta dilihat dari Asas “ Lex superior derogate legi inferior ( hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah )” Sanksi pidana bagi pelaku penyimpanan yang telah melanggar aturan yang ada agar para pelaku menyadari bahwa perbuatan yang melawan hukun ada sanksi yang akan diberikan sebab perbuatan mereka dapat merugikan masyarakat dan pemerintah.
The reason the authors take the title is to determine the responsibilities of actors form of fuel storage and sanctions imposed by the actors who abuse the business license that has been set in law - law applicable. The method used is the Normative Prescriptive approach is the use of laws - laws and conceptual approaches . Responsibility based on predefined rules and views of principle " Lex superior derogate legi inferior ( higher law legal rule out lower ) " Criminal sanctions for offenders who have violated the storage of the existing rules so that the perpetrators realize that acts against hukun No penalty will be granted because their actions can harm the public and the government .