Pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agraria. Ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah unutk kepentingan pertambangan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah kerjanya, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum yang akan digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan atau tanah negara. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian yang menggunakan konsep legal positif. Konsepsi ini memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau Pejabat Negara yang berwenang. Selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Adapun hasil penelitian ini adalah dilihat dari pengaturan penerbitannya izin mendirikan bangunan di wilayah kerja pertambangan di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2002 dan Peraturan Keselamatan Kerja Tambang (Lembaran Negara Nomor 341 Tahun 1930) adapun perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pemegang Izin mendirikan Bangunan di wilayah kerja pertambangan Kota Tarakan adalah mereka diberi hak untuk membangun. Namun, apabila suatu saat lahan tersebut akan diambil alih untuk kegiatan pertambangan maka akan diberikan ganti rugi terhadap bangunan yang ada di atas lahan yang akan diambil alih fungsinya sebagai wilayah kerja pertambangan yang ada di Kota Tarakan.

Tidak Tersedia Deskripsi