Tesis ini membahas Indonesia yang merupakan Negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sector maritime dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Terkait hal tersebut perairan Indonesia harus dilindungi secara yuridis dari ancaman pelanggaran hukum sebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai sanksi hukuman bagi Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, dan apakah hukuman kurungan bagi Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diperbolehkan. Metode yang diguknakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normative dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan perundang-undang. Hasil penelitian bahwa pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsep wawasan nusantara kepada Negara-negara di dunia dalam forum internasional baik secara bilateral, trilateral maupun multilateral, hasil dari diplomasi adalah diterimanya Negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, dengan Indoesia ikut meratifikasi UNCLOS 1982 maka Indonesia harus tunduk dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam UNCLOS 1982 dan sebagai Negara Pantai Indonesia diberi Hak Pengelolaan di Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya 200 (dua Ratus) mil dari garis dasar pantai dan mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang diatasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan pida, namun fakta di lapangan membuktikan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

This thesis discusses Indonesia, which is an archipelagic country that has a vast sea and a long coastline, maritime and marine sectors become very strategic for Indonesia. Related to this, Indonesian waters must be legally protected from threats of law violation as a result of non-compliance with applicable national and international laws. This research formulates the problem of punishment sanctions for foreign nationals who conduct fisheries crimes in the exclusive economic zone, and whether imprisonment for foreign nationals who commit fisheries in the Indonesian exclusive economic zone is permitted. The method used in this study is a normative legal approach method with data collection techniques in the form of study of documents and legislation. The results of the study that the Indonesian government continues to fight for the concept of archipelago insight into the countries of the world in international forums both bilaterally, trilaterally and multilaterally, the result of diplomacy is the acceptance of the archipelago in UNCLOS 1982, with Indonesia participating in ratifying UNCLOS 1982, Indonesia must comply with the provisions and the regulations that apply at UNCLOS 1982 and as a Coastal State of Indonesia are given Management Rights in the Exclusive Economic Zone which covers 200 (two Hundred) miles of coastline and has the right to natural wealth in it, and has the right to use its legal policy, freedom of navigation, flight above or planting cables and pliers, but the facts on the ground prove that violations have been committed by foreign vessels carrying out fishing in the territory of the Indonesian Exclusive Economic Zone or the Republic of Indonesia Fisheries Management Area (WPP-RI).