Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindak pidana terhadap harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya. Sistem peradilan saat ini dirasa kurang memperhatikan hak-hak korban berupa pengembalian kerugian dan upaya pemulihan keseimbangan antara pelaku dan korban, oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan terhadap sistem penanganan perkara tindak pidana. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana apabila mediasi penal diterapkan dalam penanganan tindak pidana penipuan dan apa saja kendala yang harus dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, historis serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal telah dikenal lama dan dipakai dalam hukum adat di beberapa daerah tertentu di Indonesia dan telah diterapkan pula oleh beberapa negara secara tegas dalam hukum positifnya. Rekomendasi penulis adalah sebaiknya dalam penanganan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, termasuk tindak pidana penipuan, cara penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan mediasi penal agar manfaat dan keadilan dapat lebih dirasakan oleh korban dan pelaku tindak pidana penipuan.Selain itu penulis berharap agar mediasi penal dapat segera dicantumkan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Fraud is a criminal act against property that causes material loss to the victim. The current judicial system is less concerned with the victim's rights in the form of restitution and recovery of balance between the perpetrators and victims, therefore changes in the criminal justice system are needed. The purpose of the study is to analyse how the penal mediation is implemented in the handling of criminal acts of fraud and what are the obstacles that must be faced in its application. This research is a legal study with normative legal research type using a legal, concept, historical approach and comparative approach. The results showed that the penal mediation has been known for lon and is used in customary law in certain regions in Indonesia and has been applied by several countries firmly in the positive law. The author's recommendation should be in the handling of criminal acts related to property, including criminal acts of fraud, how settlement is done in advance using penal mediation to benefit and fairness may be more perceived by victims and perpetrators of criminal acts of fraud. In addition, the authors hope that the penal mediation can be immediately listed strictly in a statutory regulation