Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah karena pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khusunya merek sangat banyak terjadi, pelanggaran HKI ini tidak lagi bersifat local tetapi sudah melewati batas-batas negara yang tentunya akan sangat berdampak buruk bagi semua masyarakat. Salah satu penyebab adanya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terjadi karena kurangnya penghargaan terhadap HKI, khususnya merek yang berada pada tingkat yang relatif rendah, terbukti dari sering munculnya pemalsuan dan juga pembajakan merek melalui kegiatan ekspor dan impor di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Untuk mendapatkan perlindungan merek dagang barang ekspor dan impor pemahaman mengenai hal tersebut sangatlah minim. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis simpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Merek dagang terhadap barang Ekspor dan Impor, pemegang atas hak merek dapat mengajukan permintaan peanangguhan kepada Pengadilan Niaga karena dua alasan, alasan pertama berdasarkan pemberitahuan dari Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup dan alasan kedua berdasarkan Inisiatif dari Pemegang atas Hak Merek. Untuk mempermudah proses perlindungan merek dagang terhadap barang ekspor dan impor, seorang pemegang atas hak merek haruslah mengajukan permohonan perekaman data Hak Kekayaan Intelektual pada kantor Kepabeanan. Selanjutnya permohonan penangguhan yang diajukan pemegang atas hak merek, Ketua Pengadilan akan mengabulkan permohonan apabila lampiran-lampiran serta bukti yang diberikan telah cukup dan sesuai dengan persyaratan dari Pengadilan Niaga.

The background of the author in raising this title is because there are many violations of Intellectual Property Rights, especially brands, violations of IPR are no longer local in nature but have crossed national borders which of course will have a very bad impact on all people. One of the causes of Intellectual Property Rights Violations occurs due to the lack of respect for IPR, especially brands that are at a relatively low level, as evidenced by the frequent appearance of counterfeiting and also piracy of brands through export and import activities under Customs and Excise supervision. To obtain trademark protection for export and import goods, there is very little understanding of this. The research method that I use in this thesis is normative legal research. The results of the author's research conclude that in order to obtain protection of Intellectual Property Rights, especially Trademarks for Export and Imported goods, holders of trademark rights can submit a request for suspension to the Commercial Court for two reasons, the first is based on notification from Customs and Excise Officials if there is sufficient evidence and the second reason is based on the Initiative of the Mark Right Holder. In order to simplify the process of trademark protection for exported and imported goods, a holder of trademark rights must submit an application for data recording of Intellectual Property Rights at the Customs office. Furthermore, the postponement application submitted by the holder of the trademark right, the Chairman of the Court will grant the application if the attachments and evidence provided are sufficient and in accordance with the requirements of the Commercial Court.