Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan. Dan salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan, termasuk dalam hal ini adalah pengawasan sistem perizinan yang diatur dalam Perda Kota Tarakan. Dalam penelitian tesis ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu Kedudukan DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Fungsi Pengawasan DPRD dalam penerapan sistem perizinan di Kota Tarakan. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan kepala daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Fungsi Pengawasan DPRD dalam penerapan sistem perizinan Di Kota Tarakan adalah dengan melakukan pembuatan produk peraturan daerah dan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem perizinan. Pengawasan dari D Kota Tarakan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan semangat kemandirian lokal dalam pembangunan dengan tujuan agar Terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Tidak Tersedia Deskripsi