Melalui Kepmendagri No. 285 Tahun 2009 tentang pembatalan Perda Kota Tarakan No. 15 Tahun 2000 tentang pemberian dispensasi pemakain jalan dan jembatan yang melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) maka perda tersebut telah dibatalkan oleh Mendagri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan relevansi alasan Kepmendagri No. 285 Tahun 2009 dalam pembatalan Perda Kota Tarakan No. 15 Tahun 2000 dan mengkaji pembatalan Perda Kota Tarakan No. 15 Tahun 2000 berdasarkan asas desentralisasi serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa kajian secara sosial legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perda yang selama ini dilakukan Mendagri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatalan perda melalui Kepmendagri merupakan sebuah kekeliruan hukum karena instrumen hukum untuk membatalkan Peraturan Daerah harus dalam bentuk Perpres. Pembatalan Perda Kota Tarakan No. 15 Tahun 2000 secara substansi sebenarnya tidak tepat karena tidak ada korelasinya dengan kondisi di lapangan maka Kepmendagri No 285 tahun 2004 dapat dikatakan sarat dengan ketidakadilan terhadap substansi otonomi daerah. Apabila perda tersebut tidak dicabut oleh pemerintah daerah dan tetap diberlakukan. Hal ini dapat memicu pergulatan politik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Through the Ministry of the Interior No. 285 of 2009 on the cancellation of Tarakan City Regional Regulation No. 15 Year 2000 on granting dispensations usage of roads and bridges that exceed the load limit of the axis of heaviest (MST), the regulations of the area have been canceled by the Home Minister. Therefore, this study aims to describe the relevance reasons Kepmendagri No. 285 of 2009 in the cancellation of Tarakan City Regional Regulation No. 15 of 2000 and examines cancellation Tarakan City Regional Regulation No. 15 of 2000 is based on the principle of decentralization and legal consequences. This study used qualitative research methods in the social form of legal studies. The results showed that the cancellation of regulation that has been done is not the Minister of the Interior in accordance with the provisions of the legislation. Cancellation Regulation through the Minister of the Interior is a mistake of law as an instrument of law to overturn local regulation must be in the form of Presidential Regulation. Cancellation Tarakan City Regional Regulation No. 15 of 2000 is in substance really is not appropriate because there was no correlation with the field conditions in the decree No. 285 of 2004 can be said to be loaded with the injustice of the substance of regional autonomy. If the regulation is not revoked by the local government and remain in place. This can trigger a political struggle between local government and central government.