Salah satu kejahatan terhadap kekayaan negara di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah illegal fishing yang dapat berlangsung lintas negara di samping sangat merugikan negara dan masyarakat juga berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan keberlangsungan terhadap generasi sekarang, maupun generasi mendatang. Law enforcement melalui tindakan pemberantasan terhadap kejahatan sumber daya perikanan dan kejahatan transnational sebagai bukti nyata penyelamatan kekayaan negara yang akan bermuara pada meningkatnya kemakmuran rakyat dan citra Indonesia di dunia internasional. Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dan permasalahan yang diangkat ada dua yaitu Karakteristik tindak pidana illegal fishing berdasarkan modus operandi pelaku di wilayah perairan. Dan Peranan Polri dalam sistem pertanggungjawaban pelaku tindak pidana illegal fishing sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sementara itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik tindak pidana illegal fhising di Indonesia ada 2 jenis yaitu: tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dalam prakteknya kegiatan-kegiatan penegakan hukum di laut khususnya di bidang perikanan untuk meminta pertanggungjawaban penuh.

Tidak Tersedia Deskripsi