Pengaturan mutasi pegawai negeri sipil dalam ratio legis dalam Undang-Undang Apratur Sipil Negara sebagai pendukung fungsi dan tugas sebagai pegawai pemerintah baik posisi/jabatan demi kepentingan berjalanya suatu lembaga. Konsep tersebut hasil pikiran dasar yang ditetapkan dan diatur dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil. Hal tersebut lebih tepat jika berjalan saling berkesinambungan dengan hak pegawai negeri sipil yang mendasari bahwa pemerintah sebagai decison makers dan policy makers penyelengara kerja. Perpindahan pegawai negeri sipil dalam lingkup wilayah ke wilayah kerja, pusat /daerah baik posisi/jabatan berkaitan erat dengan dengan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil. Konseptual pelaksanaan mutasi terkait dengan hak-hak pegawai menjadi bentuk transprasi dengan pemenuhan aspek-aspek sebagai dasar tidak merugikan pegawai negeri sipil baik secara material dan terutama aspek psikologis. Perlindungan hak pegawai negeri sipil dijabrakan secara jelas dengan dasar Undang-Undang dasar 1945 sebagai konsepsi hukum dengan memunculkan peraturan baru dengan hukum bagi pegawai negeri sipil yang prevetif dangan mengedepankan pertimbangan secara hati-hati melalui represif jika terjadi kerugian terkait mutasi dengan asas keadilan.

Tidak Tersedia Deskripsi