Penulisan Tesis ini mengkaji tentang Status Hukum Tenaga Honorer Di Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Isu hukum yang diangkat dalam Tesis ini ada dua, yaitu pertama: Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan kedua: Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Di Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah tidak lagi mempunyai kewenangan dalam melakukan pengangkatan Tenaga Honorer baru yang secara tegas dilarang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan terbitnya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 814.1/169/SJ dengan perihal: Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tersebut, Tenaga Honorer yang diangkat setelah Tahun 2005 sampai dengan saat ini secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum. Kedudukan hukum Tenaga Honorer ini hilang setelah munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur keberadaan Tenaga Honorer tetapi hanya membahas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

This thesis examines the legal status of staff under contract in local government according to Government of Regulations Number 48 Of 2005 on the appointment of staff under contract become Civil Servant Candidates. Legal issues raised in the Thesis is: First, the local goverment authority appointment of staff under contract in local government according to Government of Regulations Number 48 Of 2005 on the appointment of staff under contract become Civil Servant Candidates; and second, the legal status of staff under contract in local government. This research is a normative legal research by using statute approachs and conseptual approachs. Legal materials used in this study came from the research literature in the form of primary and secondary legal materials. Based on the research results, the Local Government not longer has authority to make those appointments of staff under contract in local government. Expressly provided for in Government of Regulations Number 48 Of 2005 and Ministerial of Home Affairs circulars number 814.1/ 169/SJ of 2013 which contents this confirmed ban appointments of staff under contract. with the enactment of Government of Regulations Number 48 Of 2005 that. Staff under contract in local government appointed after 2005 up to now, automatically be unenforceable. The Legal status of staff under contract in local government will be lost after the enactment of Act Number 5 of 2014 on the civilian public servant. In Act Number 5 of 201 on the civilian public servant. Its not regulated about staff under contract in local government, but just regulated of the civilian public servant.