Hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana materil adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP tidak menjelaskan secara detail pemaknaan dan mekanisme semestinya yang harus dilaksanakan oleh penyidik untuk melakukan penetapan tersangka. Frasa penetapan tersangka tidak terdapat dalam KUHAP, hanya terdapat frasa “menemukan tersangka” dan pengertian “tersangka” sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 14 KUHAP, dua ketentuan tersebut belum menggambarkan konsep dasar tentang penetapan tersangka. Sudah seharusnya penetapan tersangka diatur secara spesifik untuk menghindari pemaknaan bias dan pemahaman berbeda (multipretasi) oleh aparat penegak hukum, mengingat penetapan tersangka merupakan salah satu serangkaian tindakan penyidik yang memiliki konsekuensi hukum baik secara yuridis maupun non yuridis yang dapat membatasi atau menghilangkan hak dan kebebasan seseorang. Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana dan harapan masyarakat agar transparansi dalam proses penyidikan seiring era keterbukaan informasi publik, telah menggeser frasa “menemukan tersangka” menjadi “menetapkan (penetapan) tersangka”. Dengan berkembangnya hukum dan konsekuensi tindakan penyidik yang menetapkan status seseorang menjadi tersangka, maka penetapan tersangka harus memiliki sarana kontrol. Urgensi penetapan tersangka yaitu sarana kontrol menjadi salah satu pertimbangan hakim memutuskan penetapan tersangka masuk sebagai objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penetapan tersangka telah diterima sebagai objek praperadilan dapat dilihat dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Prid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015. Penetapan tersangka yang diperiksa dan diputus dalam acara praperadilan hanya diperiksa sisi formil-nya saja dan tidak masuk dalam pokok perkara, sehingga apabila penetapan tersangka diputus tidak sah bukan berarti orang yang telah ditetapkan tersebut tidak bersalah melakukan perbuatan pidana, sedangkan penetapan tersangka yang diputus sah secara hukum, maka perkara penyidikan tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya (penuntutan, persidangan).

The formal criminal law applicable in Indonesia which aims to enforce the material criminal law is Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code does not explain in detail the meaning and proper mechanisms that should be carried out by the investigator to determine the suspect. The phrase of alleged suspect is not contained in the Criminal Procedure Code, there is only the phrase "finding the suspect" and the definition of "suspect" as referred to in Article 1 Number 2 and Article 1 Number 14 of the Criminal Procedure Code, the two provisions have not described the basic concept of suspect determination. The suspect should be specifically stipulated to avoid the interpretation of the bias and the different understanding (multiple interpretations) by the law enforcement officers, since the determination of the suspect is one of a series of investigative actions that have legal consequences both juridically and non-juridically that can limit or eliminate the rights and freedoms of a person. The development of law in Indonesia, especially criminal law and public expectation for transparency in the process of investigation along the era of public information disclosure, has shifted the phrase “finding the suspect” to “establish (determination) of the suspect”. By the development of law and the consequences of investigator actions which establish the status of a person to be a suspect, the determination of the suspect must have the means of control. The importance of suspect’s determination is the means of control as one of the considerations of the judge for deciding the determination of the suspect to enter as a pretrial object as referred to in the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 dated April 28, 2015. Prior to the Constitutional Court Decision, the determination of the suspect has been accepted as a pretrial object as it can be seen in the Pretrial Decision of South Jakarta District Court Number 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel dated February 16, 2015. Determination of suspects who are examined and terminated in pretrial proceedings shall only be examined on the formal side only and shall not be included in the principal issue of the case, so if the determination of the suspect is terminated unlawful, it does not mean that the person has not been guilty of criminal act, while the determination of the suspect to be severed legally, the investigation proceeds to the next stage (prosecution, trial).