Esensi otonomi daerah adalah kemandirian atau keleluasan (zelfstandingheid) dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka (onafhankelijkheid), kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur di sini mengandung arti bahwa daerah yang bersangkutan berhak membuat produk hukum yang bernama Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan instrument yuridis operasional dan insrtrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Mencabut Kewenangan Gubernur Dan Menteri Dalam Negeri Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan kewenangan Mahkamah Agung Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang(statute approach),dan pendekatan konseptual (conceptual approach)dan pendekantan kasus (case approach) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 selain bertentangan peraturan yang lebih tinggi (UU), juga menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian perda lahir dari kewenangan yang disebut judicial review. Dalam hal itu, maka Mahkamah Agung adalah lembaga yang diberi tugas menyelesaikan konflik norma yang timbul dari lahirnya suatu produk peraturan perundang-undangan misalkan perda. Dalam menjalankan fungsi itu, Mahkamah Agung bersifat pasif menanti datangnya permohonan keberatan dari para pihak yang berkepentingan di daerah.

The essence of regional autonomy is independence or freedom (zelfstandingheid) and not a form of freedom of an independent government unit (onafhankelijkheid), independence itself implies that the region has the right to regulate and administer its own government's home. The authority to organize here implies that the area concerned is entitled to produce a legal product called a Regional Regulation (Perda). Perda is an operational juridical instrument and a controlling instrument for the implementation of regional autonomy The formulation of the problem in this research is, Ratio Decidendi Decision of the Constitutional Court Number 137 / PUU-XIII / 2015 Revokes the Authority of Governor and Minister of Home Affairs Cancels Local Regulation of City of Regency and authority of Supreme Court Cancels Regulation of Regency / Municipality . The approach used is the statute approach, and the conceptual approach and case approach, Based on the result of the research, it can be concluded that Decision Ratios of Constitutional Court Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015 in addition to the contradiction of the higher regulation (UU), also deviate the logic of law building which has placed the Supreme Court as the authorized institution to examine the legislation under the law. The authority of the Supreme Court to examine local regulations was born from the authority called judicial review. In that case, then the Supreme Court is an institution that is given the task of resolving the conflict of norms arising from the birth of a product of legislation such as perda regulations. In performing this function, the Supreme Court is passive in anticipation of the appeal of objections from stakeholders in the regions.