Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota, sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Kewenangan-kewenangan yang dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa. Namun, aturan baru ini pun akhirnya membentuk dua kutub, baik dalam masyarakat maupun jajaran birokrasi yang menangani bidang pendidikan. Kutub pertama, dipenuhi adanya kecemasan dan rasa kekhawatiran. Sedang kutub kedua, memunculkan banyak harapan dan rasa bungah. Karenanya, kajian ini berusaha untuk mengkaji lebih dalam terkait implementasi pengalihkelolaan guru SMA/SMK dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemeritah Provinsi. Baik dari aspek rasio legal maupun aspek kepegawaian. Mengingat, bidang pendidikan mendapatkan tempat penting dalam UUD 1945 sehingga kebijakan di bidang pendidikan harus diturunkan dari norma-norma konstitusi. Kebijakan ini tidak saja tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 tetapi yang lebih penting adalah mampu memaksimalkan pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi hak atas pendidikan bagi segenap warga Negara.

Based on UU no. 23 year 2014 on Regional Government, education responsibilities at the level of elementary / junior high schools are within the scope of district/city governments, while the Provincial Government is responsible for education at the level of SMA/SMK and the Central Government is responsible for higher education. These include the allocation of funds from APBN and APBD, teachers, school infrastructure, school construction, and students. However, these new rules eventually formed two poles, both in society and the birocracy that handles education. The first pole, filled with anxiety. The second pole, bringing a lot of hope and happiest. Therefore, this study seeks to delve deeper into the implementation of the transfer of high school/vocational teachers from the District/City Government to the Provincial Government. Both from the aspect of the legal ratio as well as the employment aspect. The education field gets a place in the 1945 Constitution so that policies in the field of education should be derived from the norms of the constitution. This policy should not only be contradictory to the 1945 Constitution but more importantly, it is able to maximize the achievement of the goal of educating the life of the nation and fulfilling the right to education for all citizens.