Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Border Trade Agreement 1970 Di Wilayah Perbatasan | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Border Trade Agreement 1970 Di Wilayah Perbatasan

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Border Trade Agreement 1970 Di Wilayah Perbatasan

Pengarang : Haslinda - Personal Name;

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2020
XML Detail Export Citation
    SKRIPSI

Abstract

Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah dikarenakan maraknya perdagangan illegal karena kondisi diwilayah perbatasan akibat kurangnya pengawasan serta tidak relevannya penerapan perjanjian perdagangan perbatasan Border Trade Agreement 1970 dimasa sekarang demi pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan. Ketimpangan tersebut berkaitan dengan undang-undang perdagangan apakah sudah menyesuaikan dengan perjanjian perdagangan lintas batas yaitu Border Trade Agreement 1970 serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap Border Trade Agreement 1970. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang perdagangan yang ada diwilayah perbatasan. Hasil penelitian penulis simpulkan bahwa penerapan undang-undang perdagangan di wilayah perbatasan menyesuaikan dengan perjanjian bilateral Border Trade Agreement 1970. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya undang-undang perdagangan terhadap Border Trade Agreement 1970 yaitu adanya aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan yang memuat pokok-pokok pengaturan tentang perdagangan perbatasan, yang meliputi pihak yang melakukan perdagangan, cakupan wilayah perdagangan perbatasan laut dan darat, persayaratan orang orang yang dapat melakukan perdagangan perbatasan jenis barang dan nilai transaksi dalam perdagangan perbatasan, fasilitas pos lintas batas, ketentuan diluar perdagangan perbatasan, ketentuan mengenai kerjasama kordinasi dan sinkronasi pembangunan daerah perdagangan perbatasan, serta pengawasan terhadap daerah perdagangan perbatasan. Demi meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan agar implementasi BTA (Border Trade Agreement) 1970 berjalan dengan baik dan demi mengurangi dan menghindari perdagangan ilegal. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

The background of the author to raise this title is due to rampant illegal trade due to conditions in border areas due to lack of supervision and irrelevance of the application of trade agreements Border Trade Agreement 1970 in the present to meet the needs of border communities. This imbalance is related to trade law whether it has adjusted to the cross-border trade agreement, namely the Border Trade Agreement 1970 and the legal consequences resulting from the existence of law number 7 of 2014 concerning trade against the Border Trade Agreement 1970.The purpose of this study is to find out about trade in the border area. The results of the author's research conclude that the application of trade laws in border areas is in accordance with the bilateral Border Trade Agreement 1970.The legal consequence of the trade law against the 1970 Border Trade Agreement is that there is an implementing rule in the form of Government Regulation Number 34 of 2019 concerning Trade Border which contains the principles of regulations concerning border trade, which includes parties conducting trade, coverage of sea and land border trade areas, requirements for people who can trade in border types of goods and value of transactions in border trade, cross border post facilities, provisions outside border trade, provisions regarding cooperation, coordination and synchronization of development of border trade areas, as well as supervision of border trade areas. In order to increase surveillance in border areas so that the implementation of BTA (Border Trade Agreement) 1970 runs well and in order to reduce and avoid illegal trade. The research method that I use in this thesis is normative legal research.

Detail Informasi