Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hak isteri atas harta bersama setelah terjadinya perceraian, untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta bersama setelah terjadinya proses perceraian ditinjau dari hukum adat Dayak Tenggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris, teknik penelitian data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model deskritif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian pertama, dasar pemikiran hukum adat Dayak Tenggalan tidak memberikan isteri harta bersama setelah terjadinya perceraian adalah, dikarenakan pada saat melakukan proses perkawinan adat, suami telah memberikan purut/mahar kepada isteri dengan memenuhi semua permintaan dari pihak isteri, jika isteri meminta perceraian maka isteri tidak mendapatkan harta bersama. Kedua, kedudukan isteri atas harta bersama setelah terjadi perceraian isteri, apabila suami yg menginginkan perceraian maka isteri berhak menuntut atau mendapatkan harta bersama, suami juga dikenakan denda adat apabila suami melakukan masalah yang mengarahkan kepada perceraian dan denda tersebut harus diberikan kepada isteri sesuai pertimbangan adat, jika isteri yang ingin bercerai maka isteri tidak mendapatkan harta bersama isteri dengan rela mengembalikan harta tersebut tanpa menuntut apapun, namun jika keduanya sama-sama meminta perceraian maka suami tidak berhak mengambil kembali purut yg telah diberikan kepada isteri dan harta bersama saat perkawinan harus dibagi rata. Kesimpulan Pertama, dapat dilihat pada saat proses perkawinan adat, suami telah memberikan purut kepada isteri sesuai dengan permintaan pihak isteri, Kedua, jika isteri menginginkan perceraian maka isteri tidak mendapatkan harta bersama.

This study aims to answer the issue of wife's rights to shared assets after the divorce, to find out how the position of shared assets after the divorce process is viewed from the customary Dayak Tenggalan law. The research method used is empirical research, data research techniques carried out by observation, interviews and documentation. While the data analysis technique used is a qualitative descriptive model. As for the results of the first study, the rationale for the Dayak Tenggalan customary law did not give the wife the common property after the divorce, because during the customary marriage process, the husband had given the wife a dowry / dowry by fulfilling all requests from the wife, if the wife requested a divorce then the wife does not get shared property. Second, the position of the wife on shared property after the divorce of the wife, if the husband who wants divorce, the wife has the right to claim or obtain shared assets, the husband is also subject to customary fines if the husband does a problem that leads to divorce and the fine must be given to the wife according to adat considerations if the wife wants to get divorced, the wife does not get the property with the wife willingly to return the property without demanding anything, but if both of them ask for divorce then the husband is not entitled to take back the kaffir that has been given to the wife and joint assets when the marriage is divided equally. First conclusion, can be seen at the time of the customary marriage process, the husband has given a wife a pout according to the wife's request, Secondly, if the wife wants a divorce, the wife does not get shared assets.