Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Bandar Narkotika yang Berstatus Warga Binaan di Lapas Kelas IIa Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah penegakan hukum terhadap narapidana yang berstatus bandar narkoba dalam mencegah terjadinya tindak pidana berulang dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan narapidana dengan status bandar narkoba cenderung mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman.
Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas penegakan hukum terhadap bandar narkoba dalam mencegah residivisme masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan pemberantasan jaringan. Jika sistem pemasyarakatan masih memiliki celah, maka hukuman seberat apa pun tidak akan efektif dalam menghentikan kejahatan mereka. Sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, termasuk rehabilitasi dan reformasi sistem pemasyarakatan, menjadi kunci utama dalam pencegahan tindak pidana berulang. Selanjutnya, Residivisme bandar narkoba dipicu oleh ketergantungan finansial, mentalitas kriminal, dan kecanduan. Tekanan jaringan kriminal, kurangnya dukungan sosial, serta lingkungan yang tidak sehat semakin memperburuk keadaan. Sistem pemasyarakatan yang lemah, korupsi di dalam lapas, dan minimnya program reintegrasi juga berkontribusi. Selain itu, sulitnya mendapatkan pekerjaan serta faktor kemiskinan mendorong mereka kembali ke bisnis narkoba. Upaya pencegahan memerlukan pembinaan efektif, pemberdayaan ekonomi, dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Bandar Narkoba, Warga Binaan

This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against drug kingpins who hold the status of inmates at Class IIA Tarakan Correctional Facility, from the North Kalimantan Province National Narcotics Agency. Based on the background, this study raises two main issues: the enforcement of law against inmates with drug kingpin status in preventing recidivism and the factors that contribute to their tendency to re-offend after serving their sentences. This research employs a normative legal research type, using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the findings, the effectiveness of law enforcement in preventing drug kingpin recidivism still faces numerous challenges, particularly in terms of supervision, rehabilitation, and dismantling criminal networks. If the correctional system continues to have loopholes, even the harshest punishments will not be effective in stopping their crimes. Therefore, a more comprehensive legal approach, including rehabilitation and correctional system reforms, is crucial in preventing repeat offenses. Furthermore, the recidivism of drug kingpins is triggered by financial dependence, a criminal mindset, and addiction. Pressure from criminal networks, lack of social support, and an unhealthy environment further exacerbate the situation. A weak correctional system, corruption within prisons, and inadequate reintegration programs also contribute to the problem. Additionally, difficulty in finding employment and poverty drive them back into the drug trade. Preventive efforts require effective rehabilitation, economic empowerment, and stricter law enforcement. Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Drug Kingpin, Inmate