Tesis ini membahas implikasi pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 terhadap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pembatalan peraturan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap tata kelola anggaran dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dalam konteks good governance, penelitian ini menyoroti pentingnya peraturan perundang-undangan yang efektif untuk menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan yang ada, serta kesenjangan hukum yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pembatalan peraturan tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis bahan hukum dan penalaran hukum yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, tesis ini menekankan pentingnya pembentukan peraturan yang koheren dan efektif untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia

Kata Kunci: Pembatalan Peraturan Presiden, Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance

This thesis discusses the implications of the annulment of Presidential Regulation Number 53 of 2023 on regional financial management in Indonesia. The cancellation of this regulation has the potential to have a significant impact on budget governance and transparency in the use of public funds. In the context of good governance, this research highlights the importance of effective laws and regulations to create legal certainty and accountability in regional financial management. The background of this research focuses on the challenges faced in the implementation of existing regulations, as well as the legal gaps that often occur between the government and the public. This research also examines how the cancellation of these regulations can affect the efficiency and effectiveness of the use of regional budgets, as well as the government's efforts to implement the principles of good governance. The methodology used in this research includes analysis of legal materials and systematic legal reasoning. This research aims to provide recommendations for policy makers in formulating better regulations that are more responsive to the needs of society. It is expected that the results of this research can be a reference for academics and legal practitioners in understanding the dynamics of regional financial management in Indonesia. Overall, this thesis emphasizes the importance of establishing coherent and effective regulations to support transparent and accountable regional financial management, as well as to encourage the creation of a clean and authoritative government in Indonesia. Keywords: Cancellation of Presidential Regulation, Regional Financial Management, Good Governance