Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan periode 2019–2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) melalui fungsi legislasi yang seharusnya dijalankan secara aktif dan inisiatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota Bapemperda DPRD Kota Tarakan serta dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kota Tarakan belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya jumlah Perda yang dihasilkan melalui inisiatif DPRD, yang sebagian besar masih didominasi oleh usulan dari pihak eksekutif. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi antara lain adalah tingkat pendidikan dan pengalaman anggota DPRD, kurangnya pelatihan dan sarana pendukung, serta rendahnya sinergi internal dalam memproses Raperda. Kondisi ini menyebabkan lemahnya daya inisiatif DPRD dalam merancang Perda yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota DPRD, penyediaan sarana memadai, serta optimalisasi peran Bapemperda sangat diperlukan guna memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi secara lebih efektif dan responsif.
Kata Kunci: Fungsi Legislasi, DPRD, Perda Inisiatif.

This study aims to analyze the implementation of the legislative function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tarakan City for the 2019-2024 period and to identify the factors hindering its execution. As a regional legislative body, the DPRD holds a critical responsibility in formulating regional regulations (perda) through its legislative function, which should ideally be carried out actively and with initiative. This research employs an empirical juridical approach using qualitative methods. Data were collected through direct interviews with members of the DPRD's Regional Regulatory Formation Board (Bapemperda) and related documentation. The finding reveal that the implementation of the legislative function by the DPRD of Tarakan City has not been optimal. The situation can be seen from the limited number of regional regulations initiated by the DPRD, with most being proposed by the executive branch. Several factors hinder the effective implementation of this function, including the educational background and experience of DPRD members, a lack of training and supporting facilities, and weak internal synergy in processing draft regulations. These challenges have contributed to the DPRD's low legislative initiative in proposing regulations that truly reflect the interest of the public. Therefore, enhancing of capacity of DPRD members, providing adequate faciities, and optimizing the role of Bapemperda are essential to strengthening the legislative function in a more effective and responsive manner. Keyword: Legislative Function, DPRD, Legislative Initiative Regulations