Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang mengakhiri suatu perkara dan menentukan sanksi bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota Suku Anak Dalam (SAD), serta menelaah korelasi antara kebudayaan dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt, hakim menjatuhkan pidana 3 bulan penjara dan denda Rp10 juta, jauh di bawah batas minimum pidana. Putusan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan budaya dan kondisi sosial pelaku, yang dinilai tidak selaras dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tetap menjunjung asas legalitas meski memperhatikan kearifan lokal.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Persetubuhan , Anak, Suku Anak Dalam

Judge's decision is an official statement that ends a case and determines the sanctions for the perpetrator. The purpose of this study was to analyse the judge's legal considerations in a case of sexual intercourse with a child committed by a member of the Anak Dalam Tribe (SAD), as well as to examine the correlation between culture and criminal law enforcement in Indonesia. Employing a normative legal research method, the results of the study showed that in Decision Number 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt, the judge sentenced the perpetrator to 3 months in prison and a fine of IDR 10 million, far below the minimum criminal limit. The decision was influenced by cultural considerations and the perpetrator's social conditions, which were considered inconsistent with the principles of legal certainty and child protection. This result showed the need for law enforcement that still focused on the principle of legality while taking local wisdom into account. Keywords: Judge's Decision, Sexual Intercourse, Children, Anak Dalam Tribe