Pengawasan internal dalam pemerintahan daerah merupakan elemen kunci dalam
menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan internal
di Kabupaten Tana Tidung serta mengevaluasi sejauh mana prinsip good
governance diterapkan dalam mekanisme pengawasan tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini
menemukan bahwa sistem pengawasan internal di Kabupaten Tana Tidung masih
menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama terkait koordinasi antar
lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya integrasi teknologi
dalam pengawasan. Meskipun regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun
2008 telah mengatur mekanisme pengawasan, efektivitasnya masih perlu
ditingkatkan agar dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Untuk memperkuat pengawasan internal, diperlukan langkah-langkah strategis
seperti penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi
sistem berbasis teknologi, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan prinsip good governance dapat terwujud
secara optimal dalam pemerintahan daerah Kabupaten Tana Tidung.

Kata Kunci: Good Governance, APIP, Pengawasan Internal, Pemerintahan
Daerah

Internal supervision in regional government is a key element in creating transparent, accountable, and corruption-free governance. This study aims to analyze the effectiveness of the internal supervision system in Tana Tidung Regency and evaluate the extent to which good governance principles are applied within this supervision mechanism. Using a normative juridical research method, this study finds that the internal supervision system in Tana Tidung Regency still faces challenges in implementation, particularly in terms of inter-agency coordination, limited human resources, and lack of technology integration in supervision. Although regulations such as Government Regulation No. 60 of 2008 have established supervision mechanisms, their effectiveness needs to be improved to prevent abuse of authority and enhance the quality of public services. To strengthen internal supervision, strategic measures such as empowering the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), optimizing technologybased systems, and increasing public participation in supervision are necessary. These steps are expected to ensure the optimal realization of good governance principles in the regional government of Tana Tidung Regency. Keywords: Internal Supervision, Good Governance, APIP, Regional Government