Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, serta menilai efektivitas implementasi regulasi tersebut, khususnya di Kelurahan Selumit Pantai. Peraturan daerah ini secara normatif menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah sebagai bagian dari sistem pengelolaan berbasis lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap warga di wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perda telah mengatur dengan cukup lengkap peran masyarakat dan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, implementasinya di lapangan belum berjalan secara optimal. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui isi perda, tidak pernah menerima sosialisasi, dan tidak memiliki akses terhadap sarana pengelolaan sampah seperti TPS maupun TPS 3R. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan ketiadaan sistem penjemputan sampah turut menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perda melalui strategi yang lebih kontekstual, seperti peningkatan edukasi publik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial-geografis wilayah pesisir. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Masyarakat, Sampah, Wilayah Pesisir.

The purpose of the research was to examine the society participation in waste management in coastal areas based on the Local Government Regulation of Tarakan City Number 5 of 2014 concerning Waste Management, and assess the effectiveness of the implementation of these regulations, especially in Selumit Pantai Village. This local government regulation normatively emphasizes the importance of active community participation in waste reduction, sorting, collection, and processing as part of an environment-based management system. The research method used is an empirical legal approach. The techniques of data collection used interviews and observations of residents in coastal areas. The results of the research showed, in accordance with established norms, the local government regulation has regulated the role of the community and the responsibility of the local government. However, its implementation in the field has not been optimal. The majority of people do not know the contents of the local government regulation, have never got socialization, and do not have access to waste management facilities such as TPS and TPS 3R. In addition, low public awareness and the absence of a waste pick-up system are also major obstacles. This shows that there is a gap between regulations and social reality in the field. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of local regulations through more contextual strategies, such as increasing public education, providing adequate facilities and infrastructure, and policies that are adaptive to the socio-geographical conditions of coastal areas. Thus, community participation in waste management can be improved sustainably. Keywords: Effectiveness, Society, Waste, Coastal Area