Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian bagi pegawai negeri sipil : sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dengan studi kasus Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. Dalam penelitian ini muncul dua rumusan masalah yaitu, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. Manfaat penelitian sebagai pengembangan ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat maupun praktisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan dan penganalisis sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa dasar hukum pertimbangan majelis hakim terhadap pemenuhan hak anak pada Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks tidak murni menggunakan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi lebih menggunakan ketentuan Hukum Islam yang bersifat dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan pihak yang menerima nafkah. Dengan demikian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan penetapan 1/3 gaji untuk anak tidak terlaksana.


Kata kunci: Perlindungan Anak, Pegawai Negeri Sipil, dan Perceraian.

This research aimed to analyse the fulfilment of children rights after-divorce for civil servants: as an effort to ensure the legal certainty with a case study of Decision Number 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. In this study, two problem formulations arise, namely the considerations of the judge in Decision Number 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks and the implementation of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants in Decision Number 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. The purpose of this research is to investigate the judge's considerations in Decision Number 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks and the implementation of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants in Decision Number 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. The objective of this research is as an advancement of legal knowledge that is beneficial for society and practitioners. This research employed a legislative approach and a case approach. This research used a normative research type by utilizing techniques for collecting and analysing sources of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the research results, the researcher concluded that the legal basis for the judges' considerations regarding the fulfilment of children rights in Decision Number 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks does not purely use the Government Regulation governing Civil Servants (PNS) but rather used the Islamic law provisions that can be adjusted to needs as well as the circumstances of the party receiving the support. Therefore, the implementation of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants regarding the provision for 1/3 of the salary for children is not carried out. Keywords: Children Protection, Civil Servants, and Divorce.