Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di Pulau Sebatik. Serta untuk mengetahui faktor – faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di Pulau Sebatik. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik , jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini mengambarkan bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di Pulau Sebatik. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian yang melibatkan instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di Kota Tarakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan di Kabupaten Nunukan, Kepolisian Resor Nunukan di Kabupaten Nunukan, dan Kepolisian Sektor Sebatik Timur yang terletak di Pulau Sebatik. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing dalam perkara narkotika di wilayah Pulau Sebatik telah berlangsung secara efektif dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya pembedaan perlakuan antara warga negara Indonesia dan asing. Meski demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kondisi geografis perbatasan, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi.


Kata Kunci: Penegakan Hukum, Warga Negara Asing, Tindak Pidana Narkotika, Pulau Sebatik, Perbatasan

This study aims to examine the implementation of law enforcement against foreign nationals who commit narcotics-related crimes on Sebatik Island, as well as to identify the factors influencing the enforcement process. All data collected, including both primary and secondary sources, were analyzed using qualitative analysis techniques. The research applies a descriptive method to thoroughly examine and explain the issues related to the subject matter, providing a comprehensive and detailed overview of how law enforcement is carried out in cases involving foreign nationals engaged in narcotics offenses on Sebatik Island. The research was conducted in several key institutions relevant to narcotics law enforcement in the border region, including the North Kalimantan Provincial National Narcotics Agency in Tarakan City, the Class II TPI Nunukan Immigration Office in Nunukan Regency, the Nunukan District Police, and the East Sebatik Sector Police on Sebatik Island. Based on the results, the author concluded that criminal law enforcement against foreign nationals in narcotics cases in the Sebatik Island area has been carried out effectively and in line with the provisions of laws and regulations, without any distinction in treatment between Indonesian and foreign citizens. However, several factors continue to hinder optimal enforcement, such as the geographical challenges of border areas, limited inter-agency coordination, insufficient infrastructure and resources, and weak surveillance over unofficial border routes. Keywords: Law Enforcement, Foreign Nationals, Narcotics Offenses, Sebatik Island, Border Area