Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Polres Tarakan serta menganalisis kedudukan hukum Surat Telegram sebagai dasar kebijakan tersebut. Seluruh data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dari lapangan, data sekunder berasal dari dokumen hukum dan literatur yang relevan dan data tersier berasal dari website-website internet resmi yang terkait. Lokasi penelitian ditetapkan di Polres Tarakan, dengan objek kajian utama berupa pelaksanaan penyelesaian perkara korupsi berdasarkan arahan dalam Surat Telegram. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa terdapat praktik penyelesaian perkara korupsi melalui pengembalian kerugian negara di tahap penyelidikan, tanpa dilanjutkan ke penyidikan. Praktik ini dinilai efektif secara administratif, namun dari sisi hukum bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan internal institusi penegak hukum lainnya yang secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dari pendekatan restorative justice. Sementara itu, dasar kebijakan tersebut merujuk pada Surat Telegram Kapolri dan Kabareskrim yang hanya bersifat sebagai instruksi internal Polri. Surat tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyimpangi ketentuan undang-undang. Dengan demikian, penerapan restorative justice terhadap perkara korupsi melalui Surat Telegram tidak memiliki kekuatan hukum yang sah secara yuridis.

Kata Kunci: Restorative Justice, Surat Telegram, Tindak Pidana Korupsi

The purpose of this study is to investigate the application of restorative justice in the resolution of corruption charges at Tarakan Police Station, as well as to examine the legal status of the Telegram Letter, which serves as the basis for the policy All data collected by the researcher for this study were examined utilizing empirical legal methodologies and a qualitative methodology. The data types and sources used are primary data collected in the field, secondary data acquired from legal documents and relevant literature, and tertiary data generated from associated official websites The Tarakan Police Station was selected as the research location, with the primary goal of examining the implementation of corruption case settlements under the Telegram Letter guidelines Based on the research data gathered, the researcher finds that it is common practice to resolve corruption cases through the restoration of state losses at the investigation stage rather than advancing with the investigation. This strategy is deemed administratively effective, although it violates the terms of the Corruption Law and other internal regulations of law enforcement agencies that expressly exclude corruption crimes from the restorative justice approach. Meanwhile, the policy is based on the Chief of Police's Telegram Letter to Kabareskrim, which is simply an internal police command. The letter is not included in the hierarchy of laws and regulations referred to in Article 8 of Law Number 12/2011, hence, it cannot be used as a legal basis for deviating from the law's requirements Consequently, the implementation of restorative justice in corruption cases using Telegram Letters lacks legal authority Keywords: Restorative Justice, Telegram Letter, Corruption Crime