Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme serta dasar pertimbangan hukum jaksa dalam penerapan keadilan restoratif di kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seluruh sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, analisis dokumen, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penilitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa mekanisme RJ pada tindak pidana penadahan terhadap Laporan Polisi Nomor.LP/B/118/IV/2024/SPKT/Sat Reskrim/Polres Tarakan/Polda Kaltara, Oleh kejaksaan telah sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan terjadi kekosongan hukum mengenai Pasal 64 KUHP karena tidak menjelaskan secara tegas mengenai pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan hukum Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan adalah PERJA Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan Nomor. PRINT-1283/O.4.15/E.oh.2/07/2024.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penadahan, Jaksa, Pasal 64 KUHP

The purpose of the research was to analyze the mechanism and basis of the prosecutor's legal considerations in the application of restorative justice in criminal case settlements at the prosecutor's office, as outlined in Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The sources of legal materials obtained in the research were analyzed by using qualitative analysis. Data was collected using literature studies, document analysis, interviews, and documentation. The research used both a statutory approach and a case approach. The type of research was normative legal research. Based on the results of the research, the researcher concludes that the RJ mechanism in the crime of extortion, as seen in the police report case study number Lp/B/118/Iv/2024/Spkt/Sat Reskrim/Polres Tarakan/Polda Kaltara, by the prosecutor's office is in accordance with Perja No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and there is a legal vacuum regarding Article 64 of the Criminal Code because it does not explicitly explain the perpetrators of criminal acts. The basis of the Prosecutor's legal considerations in the termination of prosecution based on restorative justice in the settlement of the criminal offense of smuggling is PERJA Number. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and Decree of Termination of Prosecution Number. PRINT-1283/0.4.15/E.oh.2/07/2024. Keywords : Restorative Justice, Extortion, Prosecutor, Article 64 of KUHP