Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengatahui pengaturan hukum penyebaran terorisme melalui media sosial. Serta untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana tentang pelaku tindak pidana terorisme melalui media sosial. Seluruh sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara komprehensif dengan para ahli dan praktisi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa pengaturan hukum penyebaran terorisme melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah optimal tetapi belum di atur jelas tentang pengaturan penyebaran terorisme melalui media sosial secara langsung. Meskipun kerangka hukum dasar telah tersedia, diperlukan penyempurnaan regulasi dengan memasukkan definisi dan ketentuan spesifik terkait siber teroris, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan forensik digital, serta pengembangan mekanisme kolaborasi lebih erat dengan penyedia platform media sosial dan lembaga internasional. Langkah-langkah ini diharapkan menjadikan penanganan penyebaran terorisme di dunia maya bersifat lebih antisipatif, responsif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyebaran Terorisme, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Siber Teroris, Media Sosial.

The purpose of this study was to determine the factors that influence the legal regulation of the spread of terrorism through social media, and to determine the criminal law accountability of perpetrators of criminal acts of terrorism through social media. All sources of legal materials obtained in the study were analysed through qualitative analysis. The technique of collecting legal material sources was carried out from the literature study method which was carried out by collecting and analysing primary legal sources as well as secondary legal sources. The research method employed was the type of legislative approach and case approach. The type of research conducted was the normative legal research type which was complemented by comprehensive interviews with legal experts and practitioners Based on the results of the study, the researcher concluded that the legal regulation of the spread of terrorism through social media which was regulated in Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism which was already optimal but had not been clearly regulated regarding the regulation of the spread of terrorism through social media directly Although the basic legal framework was in place, it was necessary to improve regulations by including specific definitions and provisions related to cyber terrorism, increasing digital literacy among the community, strengthening the capacity of officers through digital forensics training, and developing closer collaboration mechanisms with social media platform providers and international institutions. It is anticipated that these actions will improve the predictability, responsiveness, and sustainability of countering the spread of terrorism in cyberspace. Keywords: Spread of Terrorism, Criminal Liability, Cyber Terrorist Crimes, Social Media