Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tarakan. Praktik pungli oleh PNS dalam pengurusan PTSL telah menjadi permasalahan serius yang merugikan masyarakat secara finansial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, hal ini juga menghambat tujuan dari program PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji kasus pungli yang dilakukan oleh PNS di Kota Tarakan, dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kasus yang terjadi. Data yang didapatkan dianalisis secara sistematis kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik pungli oknum PNS menggunakan berbagai bentuk tindakan seperti menahan dokumen, penegakan hukum terhadap PNS sebagai pelaku pungli masih kurang efektif ada saja celah yang menyebabkan PNS sebagai pelaku pungli bebas dari hukuman pidana, penyelesaian kasus dengan hanya mengembalikan kerugian kepada masyarakat di rasa kurang untuk memberikan efek jera terhadap PNS sehingga di khawatirkan kasus serupa dapat terjadi kembali dikemudian hari, selain itu dalam penanganan kasus ini menghadapi berbagai kendala, seperti penyelesaian yang lebih banyak ditempuh melalui jalur administratif daripada pidana, lemahnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya efek jera bagi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah serta melaporkan praktik pungli. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam upaya pemberantasan pungli di sektor pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Pegawai Negeri Sipil, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

This study examined the enforcement of law against civil servants (PNS) who engage in illegal fees in the Systematic Land Registration (PTSL) process in Tarakan. The practice of illegal fees by civil servants in handling PTSL has become a serious issue that financially harms the public and erodes public trust in government services, thereby hindering the objectives of the PTSL program. This study employed an empirical approach by examining cases of extortion committed by civil servants in Tarakan, collecting data related to the incidents that occurred. The data obtained were systematically analyzed and described. The research findings indicated that in carrying out extortion practices, certain civil servants employ various forms of actions, such as withholding documents. The enforcement of laws against civil servants as extortion perpetrators remains ineffective, with loopholes allowing perpetrators to evade criminal penalties. Resolving cases by merely compensating the public for losses is deemed insufficient to deter civil servants, raising concerns that similar cases may recur in the future. In addition, the handling of these cases faces various obstacles, such as resolutions that are more often pursued through administrative channels than criminal ones, weak coordination between agencies, and a lack of deterrent effect for perpetrators. This study recommended the need to strengthen law enforcement mechanisms, increase supervision, and educate the public to prevent and report extortion practices. These findings are expected to serve as a reference for the development of legal science and as material for consideration by policymakers in their efforts to eradicate illegal fees in the public service sector, particularly in the field of land administration. Keywords: Law Enforcement, Illegal Fees, Civil Servants, Complete Systematic Land Registration.