Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tar, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor.301/Pid.Sus/2024/PN Tar, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa terbukti secara materiil melakukan dua perbuatan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam putusan akhir, hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan satu perbuatan. Hal ini berdampak pada ringannya hukuman yang dijatuhkan dan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan maupun tujuan pemidanaan. Terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor.301/Pid.Sus/2024/PN Tar, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang mengesampingkan perbuatan peredaran narkotika dinilai bertentangan dengan teori pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khususnya teori gabungan yang menitikberatkan pada aspek pembalasan dan pencegahan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum guna menghindari disparitas putusan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan berpotensi melemahkan efek jera dan efektivitas hukum itu sendiri.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim.

This study aimed to examine the law's application to perpetrators of narcotics crimes in Decision Number 301/Pid. Sus/2024/PN Tar, as well as to analyze the basis for the judge's consideration in handing down the decision. This research method was a normative juridical method using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The compiled data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive overview of the legal issues on which the research focused. Based on the application of the law against the perpetrators of narcotics crimes in Decision Number.301/Pid.Sus/2024/PN Tar, the results showed a discrepancy between the application of the law by the judge and the legal facts revealed at trial. The defendant was materially proven to have committed two criminal acts in accordance with the applicable laws and regulations. However, in the final decision, the judge only imposed a sentence based on one act. This had an impact on the lenient sentence imposed and was considered not to reflect a sense of justice or the purpose of punishment. Regarding the judge's consideration in the narcotics crime case in Decision Number 301/Pid.Sus/2024/PN Tar, the results of the study concluded that the judge's consideration that ruled out the act of drug trafficking was considered contrary to the theory of punishment that applies in the Indonesian legal system, especially the combined theory that emphasizes aspects of retribution and prevention. Therefore, it is vital for judges to ensure consistency in the application of the law in order to avoid disparity in decisions that can lead to public distrust of the criminal justice system. The imposition of punishment that is not proportional to the level of guilt and harm can potentially weaken the deterrent effect and effectiveness of the law itself. Keywords: Law Application, Narcotics Crime, Judge's Consideration.