Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama di era globalisasi. TIK menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan interaksi, dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi di berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan hukum. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya kejahatan siber (cybercrime), khususnya pencurian data pribadi melalui metode phising. Meskipun internet memberikan kemudahan, ia juga menjadi alat untuk tindakan melawan hukum, seperti pencurian data pribadi dengan cara phising, yang merugikan individu dan masyarakat. Pencurian data pribadi melalui phising menjadi ancaman serius di Indonesia. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tindak pidana phising ini terus terjadi dikarenakan beberapa faktor dan penegakan hukum masih lemah dikarenakan beberapa hambatan seperti keterbatasan teknologi dan kurangnya regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait dengan faktor penyebab terjadinya dan hambatan dalam penegakan hukum pencurian data pribadi dengan cara phising. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, yang melihat dan menganalisis interaksi hukum dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian data dengan cara phising ini terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan. Kedua, faktor eksternal yang terdiri dari teknologi dan platform digital di media elektronik dan ketiadaannya aturan khusus yang mengatur. Selain itu dalam penegakan hukumnya masih sangat kurang efektif karena mengalami hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia dan penegak hukum dibidang siber, kurangnya regulasi yang mengatur, kurangnya pastisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, keterbatasannya teknologi, dan kurangnya koordinasi penegak hukum dengan pihak lain. Sehingga dalam hal ini diperlukaannya pengawasan dan perhatian lebih dari pemerintah.



Kata Kunci: Pencurian Data Pribadi, Media Elektronik, Phising

Advances in information and communication technology (ICT) have brought remarkable changes in people's lives. ICT creates a borderless world, facilitates interaction, and increases productivity and efficiency in various fields, such as the economy, culture, defense, and law. On the other hand, this progress has also brought negative impacts, such as the increase in cybercrime, especially the theft of personal data through phishing methods. Although the internet provides convenience, it has also become a tool for unlawful acts, such as personal data theft by phishing, which harms individuals and society. Personal data theft through phishing is a serious threat in Indonesia. Despite the existence of regulations such as the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP), this criminal act of phishing continues to occur due to several factors, such as weak law enforcement caused by several obstacles faced by law enforcement officials. This research aimed to provide an analysis related to the factors causing the occurrence and obstacles in law enforcement of personal data theft by phishing. The type of research used was empirical research, which examined and analyzed the interaction between law and society. The results indicated that the factors causing data theft by phishing were divided into two factors, including internal factors consisting of a lack of public awareness and education level. Second, external factors consisted of technology and digital platforms in electronic media and the absence of specific rules governing them. In addition, law enforcement remains ineffective due to obstacles such as the lack of human resources and law enforcers in the cyber sector, lack of regulations governing, lack of public participation and trust in law enforcement officials, limited technology, and lack of law enforcement coordination with other parties. Therefore, in this case, more supervision and attention from the government are required. Keywords: Personal Data Theft, Elektronic Media, Phishing