Penelitiaan in bertujuan Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap warga
negara asing yang melakukan Tindak Pidana llegal Fhising Di Wilayah Yurisdiksi
Indonesia serta untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku Tindak Pidana legal Fhising oleh warga negara asing di
wilayah yurisdiksi Indonesia. Seluruh sumber bahan hukum yang di peroleh Dalam
penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan
sumber bahan hukum dilakukan dengan metode studi keputusan dengan cara
mengumpulkan dan menganalisis sumber bahan hukum primer dan sekunder.
Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan;
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Tipe penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis
berkesimpulan bahwa, Penegakan hukum terhadap WNA pelaku illegal fishing di
wilayah yurisdiksi termasuk penangkapan sampai pemberian sanksi, penegakan
hukum masih kurang efektif di lapangan, Hal ini terlihat dari putusan Nomor:
285/Pid.Sus/2023/PN Tarakan, yang menunjukkan adanya kendala dalam proses
penegakan hukum tersebut. Perl meningkatkan kemampuan aparat penegak
hukum dan memperbaiki aturan agar lebih tegas, agar penegakan illegal fishing di
perairan Indonesia bisa lebih efektif. Pada Pertimbangan Hukum Hakim Putusan
Nomor 285/pid.sus/2023/PN Tar tidak boleg di jatuhi pidana kurungan karena
menjatuhkan hukuman kurungan pada warga negara asing atas illegal fishing di
ZEEI, melanggar Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-undnag
No. 31 Tahun 2004 sebagaimana di rubah dalam Undang-udang Nomor 45 tahun
2009 tentang perikanan.

KATA KUNCI : Penegakan Hukum, Illegal fishing.

This research analyzes law enforcement against foreign nationals who commitillegal fhising crimes within Indonesian jurisdiction and to examine the judges'considerations in issuing decisions against perpetrators of illegal fishing crimes byforeign nationals in the Indonesian jurisdiction. All legal material obtained in theresearch were analyzed using qualitative analysis. The technique of collecting legalmaterials was conducted through a decision study method, involving the analysisof both primary and secondary legal sources. The research methodology employeda statutory approach, case approach, and conceptual approach, and was classifiedas normative legal research. Based on the findings, the author concludes that lawenforcement against foreign nationals committing illegal fishing in thejurisdiction-ranging from arrest to the imposition of sanctions-remainsineffective in practice. This is evident in Decision Number: 285/Pid.Sus/2023/PNTarakan, which reveals several obstacles in the law enforcement process. It isessential to enhance the capacity of law enforcement officers and revise existingregulations to make them more enforceable,thereby improving the effectiveness ofillegal fishing enforcement in Indonesian waters. In the Judges' Legal Considerationof Decision Number 285/pid.sus/2023/PN Tar., imprisonment should not beimposed to foreign nationals for illegal fishing in Indonesia's Exclusive EconomicZone,as doing so would violate Article 73(3) of the 1982 UNCLOS and Article 102of Law No. 31 of 2004, as amended by Law No. 45 of 2009 on Fisheries. Keywords : Law Enforcement, illegal fishing.