Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal di Kota Tarakan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap juru parkir ilegal di Kota Tarakan. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan sehingga menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota, pada beberapa kasus di Kota Tarakan banyak di temukannya petugas parkir liar yang tidak sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Metode penelitian dilakukan dengan hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif, sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana cukup terbilang rendah dalam aturan ini sehingga tujuan daripada pelanggaran yang tergolong pidana kurang memberi kesan penderitaan berat terhadap akibat dari perbuatan pelanggaran sehingga para juru parkir ilegal ini tidak mendapat efek jera. Sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum yang lebih masif dari Aparat Penegak Hukum serta peran serta masyarakat dalam memberantas juru parkir ilegal yang merugikan bagi masyarakat bahkan Pemerintah Kota Tarakan bagi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Juru Parkir Ilegal

This study aimed to determine how law enforcement is against illegal parking attendants in Tarakan and how criminal liability is against illegal parking attendants in Tarakan. The rapid population growth in urban areas has increased the number of vehicles, resulting in the high infrastructure that the city government must provide; in several cases in Tarakan, many illegal parking attendants do not comply with applicable regulations as regulated in Tarakan Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning the Implementation of Parking. The research method used normative law, which focused on positive legal norms. In contrast, the research approach applied descriptive qualitative data collection techniques through interviews and literature studies. This study concluded that criminal law enforcement is relatively low in this regulation so that the purpose of the offence classified as criminal does not give the impression of severe suffering as a result of the offence. Consequently, the illegal parking attendants do not get a deterrent effect. Therefore, there needs to be more massive law enforcement efforts from Law Enforcement Officials and community participation in eradicating illegal parking attendants that are detrimental to the community and even the Tarakan Government for Regional Original Revenue from the parking levy sector. Keywords : Law Enforcement, Criminal Liability, Illegal Parking Attendants