Penelitian ini dibuat dan disusun dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji terkait Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram.Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menganalisis dari perspektif hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .Melalui metode penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta pembajakan karya sinematografi adalah diberikan berupa upaya hukum preventif dengan penutupan konten pembajakan melalui aplikasi telegram dan upaya hukum represif dimana diberikannya denda,hukum penjara dan lain sebagainya, Bentuk Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat ditempuh Pemegang Hak Cipta terkait dengan adanya Pembajakan Karya Sinematografi melalui Aplikasi Telegram adalah di luar dan di dalam pengadilan dengan pegajuan hukum perdata dengan ganti rugi dan tuntutan pidana terhadap pelaku pembajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karya Sinematografi, Pembajakan Film, Hak Cipta, Telegram

This study aimed to identify, analyze, and evaluate the legal protection available to copyright holders in cases of piracy of cinematographic works facilitated through the Telegram application. A normative legal research method was employed, involving the examination of legal literature and analysis of relevant provisions under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The findings indicated that copyright holders were protected through two main legal approaches: preventive and repressive legal efforts. Preventive legal measures included the removal or blocking of piracy-related content on the Telegram application. Repressive legal measures involved sanctions such as fines, imprisonment, and other penalties prescribed by law. Additionally, the forms of dispute resolution efforts that were taken by copyright holders related to the piracy of cinematographic works through the Telegram platform were both extrajudicial and judicial processes. These include filing civil lawsuits for compensation and pursuing criminal charges against perpetrators under applicable legal provisions. Keywords: Legal Protection, Cinematographic Works, Film Piracy, Copyright, Telegram