Penelitian ini berisikan tentang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya dikarenakan work shop yang biasa dijaga pekerja telah disewakan atau dialihkan kapada orang lain sehingga pekerja tidak ada pekerjaan lain yang berkaitan dengan tugas pekerja sebagai pengaman atau security. Pengusaha menyampaikan kepada pekerja bahwa pekerjaanya telah selesai, maka karena sudah tidak ada lagi pekerjaan maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pengusa masuk kategori Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi cukup beralasan hukum. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 43 ayat (2). Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait tinjauan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja. Pertama apa peran bipartit dan tripartit terhadap pemutusan sepihak yang dilakukan oleh perusahan terhadap pekerja? Kedua, bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor 22/Pdt.Sus PHI/2021/PN Smr. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variable penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni: instrumen hukum ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Perusahaan khusunya bagi pekerja yang telah di PHK dan menuntut haknya. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, ensiklopedi dan kamus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Bipartit berperan menjadi wadah komunikasi yang efektif bagi pengusaha dan pekerja, sehingga apa yang menjadi inspirasi atau keinginan dari pengusaha dan pekerja/buruh dapat disampaikan melalui Bipartit untuk dicarikan jalan keluarnya, sehingga masalah tersebut tidak menjadi besar. dan Tripartit berperan sebagai forum komunikasi dan musyawarah antara pekerja, pemerintah dan Perusahaan untuk membahas tuntutan-tuntutan pekerja yang diputus hubungan kerjanya memegang peran kunci dalam menyelesaikan pemutusan hubungan kerja Kedua, Analisis Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus PHI/2021/PN Smr. adalah Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus Berdasarkan aturan yang telah diuraikan, bahwa adanya pengurangan hak terhadap tenaga kerja yang di putus dan pengusaha wajib membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan Uang pesangon sebesar Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 43 ayat (2).

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Tenaga Kerja, Perusahaan

This study included workers whose employment ended because they had no other work connected to their security guard duties after the shop they typically patrolled was rented out or moved to someone else. Employers informed employees that their task was finished, therefore since there was no longer any work to be done, the termination of employment by the employer was classified as an efficient termination with adequate legal justification based on Government Regulation No. 35 of 2021's requirements on work agreements for a specific period of time, outsourcing, work and rest periods, and article 43 paragraph 2 termination of employment (2). The purpose of this study was to provide answers to two queries on the legal review of job termination. First, how did tripartite and bipartite agreements fit into the unilateral terminations that businesses imposed on their employees? Second, how did the judge's analysis evaluate the ruling in Case Number 22/Pdt.Sus PHI/2021/PN Smr. This study examined legal norms in relation to study variables from a normative perspective. This study employed a legal provisions method, specifically: labour law tools for firms to unilaterally terminate employment, particularly for employees who had been laid off and were requesting their rights. There were two types of data employed in this thesis: primary and secondary. Primary data came from sources related to employment legislation. Books, journals, articles, internet data, dictionaries, and encyclopaedias were the sources of secondary data. Based on the findings of this study, the researcher came to the following conclusions: First, Bipartite served as an efficient platform for communication between workers and entrepreneurs, allowing the former to express their ideas and the latter their desire to find a solution before the issue got out of hand. Tripartite served as a platform for dialogue and discussion regarding the requests of workers whose employment relations had been terminated between the government, the Company, and the workforce. It had a major impact on the resolution of job terminations. The second analysis of the consideration of Case Decision Number 22/Pdt.Sus PHI/2021/PN Smr. was that the Plaintiff and Defendant no longer had an employment connection. Workers' rights were reduced under the rules that had been explained, and the employer was required to pay severance pay equal to one (1) times the provisions of Article 40 paragraph (2), replacement money for rights in accordance with the provisions of Article 40 paragraph (4), Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for a certain period of time, Outsourcing, Working time and Rest Time, and Termination of Employment Article 43 paragraph (2) of the Regulation. Keywords: Termination of Employment Relations, Labor, Company