Anak merupakan pewaris bangsa dan penerus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang serta cita-cita yang tinggi. Hak-hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Ketika anak melakukan pelanggaran atau berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut harus mendapatkan perlakuan secara khusus, yang mana harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang mengatur terkait proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Undang-Undang tersebut mengatur bentuk penanganan non formal yang dilakukan melalui diversi. Diversi ini difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu. Data penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta hambatan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil analisis, penerapan diversi diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak, serta mencegah juga menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi, serta perlunya peningkatan pemahaman dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi sosial anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Tidak Pidana Narkotika

Children have lofty goals and a lengthy life expectancy; they are the country's future heirs and successors. Every child's rights must be respected even if they don't request it. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, which regulates the form of non-formal handling carried out through diversion, require special treatment for children who violate the law or are in conflict with it. This special treatment must prioritize the principle of the child's best interests, which regulates the punishment process as a last resort (Ultimum Remedium) while not disregarding the child's rights. Law enforcement at all levels facilitates this diversion in order to accomplish restorative justice, which can be achieved by mandating that minors who are in dispute with the law attend specific institutions for training or education. The research data for this study was gathered through library research, which involved reading and evaluating relevant books, journals, and laws and regulations. The purpose of this study was to clarify the best interests of children who committed drug-related offenses as well as the barriers to diversion for these juvenile offenders. According to the analysis's findings, diversion should be used to prevent and gave attention to the difficulties and barriers encountered during its implementation, as well as to the need for greater awareness and participation from all relevant parties, such as families, communities, and child social rehabilitation facilities. It is also anticipated that diversion will be a more humane solution that is in line with the best interests of children. As a result, this study supports initiatives aimed at raising the standard of Indonesia's youth criminal justice system. Keywords: Diversion, Childern, Narcotic Crimes