
Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor 361/PID.B/2013/PN.TRK Dan Nomor: 159/PID.SUS /2016/PN.TRK)
Pengarang : Rizki Nuryanto - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2017XML Detail Export Citation
Abstract
Penelitian skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan Ratio Decidendi pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi angkutan dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian serta menganalisis putusan kasus oleh pengadilan. Peneliti dalam menganalisis skripsi tersebut menggunakan bahan hukum primer yang bersifat autoratif yang terdiri dari perundang-undangan, catatancatatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, kamus-kamus dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji. Sifat penelitian menggunakan studi kepustakaan dan analisis kasus-kasus pada penelitian skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam suatu perbuatan mampu bertanggung jawab pada hukum pidana adalah tindak pidana jika tidak ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam terdiri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Pertimbangan hakim (Ratio Decisendi) menggunakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ terhadap tindak pidana kealpaan dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia Kecelakaan karena kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia termasuk dalam UU LLAJ pasal 310 ayat 4. Tetapi hakim menganut asas lex special derogate lex generalis, dimana asas yang bersifat khusus mengesampingkan asas yang bersifat umum. Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penutut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
The purpose of this study is to assess the implementation of criminal liability and examine its obstacles in case of the negligence of drivers who caused accidents so that the victim died. The increased number of victims in accident is something that is not desired by any parties, considering how precious the life of someone that is difficult to measure with some money. The person who caused the accident should be held responsible for his actions in the hope that the offender can be deterrent and more careful. However, the resolution of existing cases of traffic accident is often inconsistent. There are several cases that have been resolved through litigation but many have been resolved without going through legal proceedings because the two parties agree to make a peace. The research location was Tarakan District Policing Command. The research type was normative juridical research. The nature of research used was descriptive. Data collection techniques were field studies and literary studies. Data analysis technique was qualitative analysis with interactive model. The results of the study show that in the first and second case, the criminal liabilityhad to be held because of criminal act which caused the victim to die in a traffic accident; capable of being responsible for being of age; by deliberate or negligent that the driver has been negligent, and there is no reason to forgive