Program Keluarga Berencana (KB) merupakan strategi penting dalam pengendalian kelahiran yang tidak diinginkan dan penjarangan kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kualitas layanan kontrasepsi. Namun, implementasi kebijakan KB di Indonesia masih menghadapi tantangan, terlihat dari Total Fertility Rate (TFR) yang mencapai 2,4, jauh dari target 2,1 pada 2024, dan tingginya unmet need yang stagnan di 11 %. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan dan sikap Wanita Usia Subur (WUS) dengan unmet need KB di Kecamatan Malinau Utara.
Tingkat pengetahuan yang cukup di kalangan WUS dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, di mana sebagian besar memiliki pendidikan rendah, dengan 26 responden (38,8 % ) berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini menunjukkan perlunya intervensi dalam bentuk program edukasi komprehensif untuk meningkatkan akses terhadap informasi akurat tentang KB dan memperkuat sikap positif terhadap penggunaan kontrasepsi. Meskipun mayoritas WUS menunjukkan sikap positif (98,5 % ) terhadap KB, tantangan tetap ada dalam menerjemahkan sikap ini menjadi tindakan nyata.
Metode penelitian bersifat korelasional kausal, melibatkan 67 responden WUS yang dipilih secara purposive sampling. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan yang cukup (56,7 % ), tetapi 100 % mengalami unmet need. Analisis menggunakan Spearman’s rho menunjukkan hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan unmet need KB (p = 0.001). Temuan ini menekankan perlunya peningkatan pengetahuan dan sikap positif terhadap KB, serta perhatian terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi unmet need di kalangan WUS. Saran diberikan kepada bidan, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan sosialisasi dan akses terhadap layanan KB guna mengurangi unmet need dan meningkatkan kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Unmet Need KB, Wanita Usia Subur

The Family Planning (FP) program is a crucial strategy for controlling unwanted births and spacing births. According to Law Number 52 of 2009, the government is obligated to enhance access to and the quality of contraceptive services. However, implementing FP policies in Indonesia still needs to improve, as evidenced by the Total Fertility Rate (TFR), which stands at 2.4, far from the target of 2.1 by 2024, and a high unmet need that remains stagnant at 11 %. This study explores the relationship between the knowledge and attitudes of Women of Childbearing Age (WCA) and the unmet need for FP in the North Malinau District. The level of knowledge among WCA is influenced by educational background, with a significant proportion having low education; 26 respondents (38.8 % ) have an elementary school education. It indicates the need for interventions in the form of comprehensive education programs to enhance access to accurate information about FP and to strengthen positive attitudes toward contraceptive use. Although most WCA demonstrate a positive attitude (98.5 % ) towards FP, challenges persist in translating this attitude into concrete actions. The study employs a causal correlational method involving 67 WCA respondents selected through purposive sampling. Results show that most respondents have sufficient knowledge (56.7 % ), yet 100 % experience unmet need. Analysis using Spearman's rho indicates a significant relationship between knowledge and attitudes with an unmet need for FP (p = 0.001). These findings emphasize the need for increased knowledge and positive attitudes towards FP and attention to external factors influencing unmet needs among WCA. Recommendations are provided for midwives, local government, and educational institutions to enhance socialization and access to FP services to reduce unmet needs and improve reproductive health. Keywords: Knowledge, Attitude, Unmet Need for Family Planning, Women of Childbearing Age