Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bpd. Serta untuk mengetahui bentuk tindakan preventif dan represif oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam putusan perkara Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bpd yang dimana dalam pelaksanaannya memiliki kesenjangan antara tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dengan penjatuhan putusan yang diberikan tidak mencerminkan rasa keadilan karena jauh dari sepertiga tuntutan, kemudian bentuk tindakan preventif dan represif oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik tidak dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil dan platform online untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

This study aimed to determine the implementation of criminal punishment against perpetrators of electronic-based sexual violence, with a focus on the judicial decision in case number 24/Pid.B/2023/PN Bpd. It also sought to explore the preventive and repressive measures undertaken by the government to curb the occurrence of electronic-based sexual violence. The study employed a normative method, utilizing primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials, which were analyzed qualitatively and presented descriptively by explaining, describing, and analyzing to address the study's research questions. The findings indicated a disparity between the public prosecutor's demands and the court's verdict in case number 24/Pid.B/2023/PN Bpd, with the punishment imposed falling significantly short of one-third of the requested sentence, thereby failing to reflect a sense of justice. Furthermore, the study revealed that government efforts to prevent electronic-based sexual violence, both preventive and repressive, were neither comprehensive nor sustainable. Effective prevention requires greater collaboration between the government, civil society, and online platforms to create a safer digital environment that is free from electronic-based sexual violence.