Tindak Pidana Perikanan dengan bahan peledak merupakan isu yang ditangani pemerintah Indonesia mengenai hal ini Indonesia telah membuat kebijakan hukum mengenai kegiatan-kegiatan ilegal kelautan yang rawan mengancam biota laut dan ekosistem bawah laut. Tindak Pidana Perikanan dengan bom digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan metode atau modus kejahatan terencana yang merugikan potensi sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing dan menganalisis Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 286/Pid.Sus/2023 PN.Tar. Penelitian ini mengunakan metode penelitian Normatif pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan dalam pengaturan Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif diatur didalam UNCLOS 1982 termasuk didalamnya Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Rezim Hukum Internasional tentang zona ekonomi ekslusif telah dikembangkan oleh peraturan internasional melalui konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ketiga dan praktek negara (state practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut lepas, serta analisis putusan perkara pidana 286/Pid.Sus/2023 PN Tarakan hasil yang didapatkan memperhatikan berbagai aspek yuridis dan non yuridis untuk pertimbangan yuridis melihat Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Barang bukti. Untuk non yuridis hakim melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hakim melihat latar belakang sosial Terdakwa serta perilaku selama menjalani persidangan.


Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Illegal Fishing

The Indonesian government handles fishery crimes with explosives regarding this matter. Indonesia has a legal policy regarding illegal marine activities that are prone to threatening marine biota and underwater ecosystems. Fishery Crimes with Bombs are used by criminals to achieve specific goals, with planned crime methods or modes that harm the potential of fish resources in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to determine the regulation of fishery crimes committed by foreign citizens and to analyze the Decision of the Tarakan District Court Case Number 286/Pid.Sus/2023 PN.Tar. This study uses a Normative research method, a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. The study results show that the regulation of Fisheries Crimes by Foreign Citizens in the Exclusive Economic Zone was regulated in UNCLOS 1982, including the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. International regulations have developed the International Legal Regime on the Exclusive Economic Zone through the third United Nations Conference on the Law of the Sea. State practice is intended to protect the interests of coastal states from the danger of depletion of natural resources near their coasts by fishing activities based on the high seas regime, as well as an analysis of the decision of the criminal case 286/Pid. The results of Sus/2023 Tarakan District Court pay attention to various legal and non-legal aspects for legal considerations, looking at the Public Prosecutor's Indictment, Defendant's Statement, Witness Statement, Expert Statement, and Evidence. For non-legal, the judge looks at the mitigating and aggravating factors for the defendant and the defendant's social background and behavior during the trial. Keywords: Law Enforcement, Fisheries Crime, Illegal Fishing