Penggunaan identitas masyarakat tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini sering terjadi sebelum diadakannya perhelatan Pemilu, yang dimana dilakukan oleh para partai politik guna memenuhi syarat sebagai peserta konstentan pemilu. Adanya isu ini didapati dari tahapan verifikasi partai politik dan laporan dari masyarakat yang identitasnya tercantum dalam kepengurusan partai politik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada partai politik atas pelanggaran hukum terkait penggunaan identitas masyarakat tanpa izin serta perlindungan hukum terhadap masyarakat yang identitasnya digunakan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan Perundangundangan (Statue Approach), Konseptual (Conceptual Approach), dan Kasus (Case Approach). Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa point yaitu penggunaan identitas tanpa izin yang dilakukan oleh partai politik yang sangat merugikan bagi masyarakat terkhusus dalam mendaftar pekerjaan maupun bagi masyarakat yang ingin masuk ke partai yang mereka inginkan. Sehingga dalam hal ini bawaslu yang mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi administrasi. Dalam memberikan sanksi belum ada aturan yang tegas dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat terkhusus dalam peraturan pemilu, sehinggal hal ini bisa terulang kapan saja pada saat perhelatan pemilu. Dari hal ini diperlukan adanya pembentukan aturan baru sehingga memberikan efek jera terhadap partai politik yang masih menggunakan identitas masyarakat tanpa izin.


Kata Kunci : Masyarakat, Partai Politik, Pemilu, Sanksi Administrasi.

The use of people's identities without permission is an act that is not justified by law and violates human rights. This often occurs before the holding of elections, which is carried out by political parties in order to qualify as election participants. The existence of this issue is found from the verification stage of political parties and reports from the public whose identities are listed in the management of political parties. This research aims to find out the sanctions given to political parties for violating the law related to the use of people's identities without permission and legal protection for people whose identities are used without permission. This research used a normative method by using the statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on this research, several findings were obtained, namely the use of unauthorized identity carried out by political parties is very detrimental to the community, especially in registering for work and for people who want to enter the party they want. Thus, in this case The Elections Supervisory Agency ( Bawaslu ) has the authority to impose administrative sanctions. Nevertheless, in providing sanctions, there are no strict and specific rules related to legal protection of the community specifically in election regulations, so that this can be repeated at any time during the election event. Therefore, it is necessary to establish new rules so as to provide a deterrent effect on political parties that still use the identity of the community without permission. Keywords: Society, Political Parties, Elections, Administrative Sanctions.