Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi perubahan undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan-hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapai. Penelitian secara hukum normatif ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yakni segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian, dan bahan hukum sekunder, yakni literatur-literatur yang terkait dengan isu penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dalam konteks otonomi daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) Implikasi hukum dari perubahan UU No. 23 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam konteks otonomi daerah, (2)Kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014

Tidak Tersedia Deskripsi