Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filtrasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewakili pemerintah yang juga memiliki wewenang dalam bidang perdata untuk bertindak atas nama negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan fokus penelitian terhadap pengkajian beberapa Undang-Undang Kejaksaan dan beberapa pendapat melalui metode wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tarakan. Adapun sumber data yang diperoleh penulis adalah melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan ada Surat Kuasa Khusus (SKK). Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian perkara perdata yaitu kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayaanan hukum. Penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) antara lain: Non litigasi dan Litigasi.

Kata kunci: Perdata, Kejaksaan, Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

The Prosecutor's Office is a law enforcement organization with a strategic role and position because it serves as a filter during the investigation and examination process in court. An organization of state government, the Prosecutor's Office carries out legal authority-based state power in the area of prosecution. In addition to prosecuting cases in public, the Prosecutor's Office also manages civil and state administrative proceedings. The primary subject of this study will be the prosecutor's role as a state attorey in handling civil cases on behalf of the government, which also has the power to act on behalf of the state in the civil sphere. This research was a normative research with a research focus on the study of several Prosecutor's Laws and several opinions through interview methods with the State Attorney at the Tarakan District Prosecutor's Office. The data sources obtained by the author were through primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study showed that the Prosecutor's Office had the authority in civil cases to represent government agencies. This authority was carried out by the State Attorney (JPN) with a Special Power of Attorney (SKK). The authority of the State Attorney (JPN) in resolving civil cases was the authority to enforce the law, legal aid, legal considerations, other legal actions and legal services. The settlement of civil cases handled by the State Attorney (JPN) includes: Non-litigation and Litigation. Keywords: Civil, Prosecutor's Office, Authority of State Attorney Prosecutor