Hukum adalah pelindung bagi individu agar tidak diperlakukan semena-mena maka penerapan sanksi pemidanaan haruslah mengutamakan hak-hak narapidana sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Narapidana selaku orang tahanan, tetapi dihormati dan di hargai hak-haknya sebagai manusia, yang juga merupakan hak asasi yang dimilikinya seperti mendapatkan perawatan dan pengobatan, baik secara rawat inap maupun rawat jalan. Pasal 60 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan perawatan dan pemeliharaan kesehatan Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana pengidap penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan dengan pendekatan penelitian empiris. Fokus utama penelitian adalah untuk melihat bagaimana hak kesehatan narapidana yang menderita penyakit menular seperti tuberculosis dan scabies yang tidak dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatakan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya Metode penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data yang mendalam melalui wawancara dengan narapidana dan petugas medis, serta observasi langsung di lapangan. Penelitian ini juga mencakup analisis dokumen kebijakan kesehatan yang diterapkan di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan resmi yang mendukung pemenuhan hak kesehatan narapidana, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas medis yang tidak memadai, dan kurangnya blok khusus bagi narapidana pengidap penyakit menular. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan bagi narapidana pengidap penyakit menular. Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan anggaran untuk fasilitas kesehatan, penambahan bangunan khusus narapidana pengidap penyakit menular, penambahan tenaga kesehatan, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga kesehatan eksternal.

Kata Kunci: Penyakit Menular, Narapida, Pemenuhan Hak Kesehatan

Prisoners are treated with dignity and concern for their human rights, which include the right to medical care and treatment, both inpatient and outpatient. Article 60, paragraph (2), letter an of Law No. 22 Year 2022 on Corrections explains inmates' rights to health treatment and maintenance. The term "health care" encompasses a range of services, including health counselling and disease prevention, basic healthcare, support for vulnerable groups, infectious disease management, palliative care, environmental and sanitation considerations, and referral care. This research project aims to contribute to the ongoing effort to improve the health rights of prisoners with infectious diseases at the Class IIA Tarakan Correctional Institution. To this end, an empirical research approach will be employed. The research aims to gain insight into the ways in which the health rights of prisoners with infectious diseases, such as tuberculosis and scabies, may not be fully fulfilled in accordance with applicable regulations. In accordance with Health Law No. 17 of 2023, it is our responsibility to ensure that every individual, family, and community has the right to health protection. Empirical research methods were used to collect detailed data, including interviews with convicts and medical staff, as well as firsthand observation in the field. The research also includes an analysis of the institution's health policy documents. The findings show that, despite the existence of official policies that facilitate the fulfilment of prisoners' health rights, implementation is hampered by a number of factors such as limited resources, inadequate medical facilities, and the lack of dedicated units for prisoners with infectious diseases. Furthermore, this study found differences in access to health care for inmates with infectious disorders. It is proposed that the budget for health facilities be raised, that specific buildings be built for inmates with contagious diseases, that more health personnel be hired, and that external health institutions be more closely involved in the process. Keywords: Infectious Diseases, Prisoners, Fulfilment of Health Rights