Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Penagihan Piutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tarakan | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Penagihan Piutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tarakan

Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Penagihan Piutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tarakan

Pengarang : Mira Yuli - Personal Name;

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2024
XML Detail Export Citation
    SKRIPSI

Abstract

Penagihan piutang merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam upaya menagih piutang yang tertunggak, BPJS Kesehatan dapat melibatkan Jaksa Pengacara Negara melalui mekanisme bantuan hukum dalam rangka pemulihan piutang negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan prosedur Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penagihan piutang BPJS Kesehatan di Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki fungsi dan kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara dalam penagihan piutang negara, termasuk piutang BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Jaksa Pengacara Negara secara signifkan membantu BPJS Kesehatan dalam upaya penagihan piutang, namun diperlukan peningkatan kerjasama antara BPJS Kesehatan, Jaksa Pengacara Negara, dan pihak terkait lainnya agar proses penagihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Receivables collection plays a significant role in Social Administering Agency (BPJS) Health’s financial management. BPJS Health may utilize a legal aid procedure to recover state receivables by using the State Attorney in an attempt to collect outstanding receivables. The purpose of this study was to examine the roles and practices used by the State Attorney in Tarakan to collect unpaid invoices from BPJS Health. Normative juridical research methodology with a statutory and conceptual regulatory approach was employed. The study’s findings showed that the State Attorney was qualified to represent the state in court when it came to collecting state receivables, including those from BPJS Health. The study concludes that BPJS Health’s efforts to collect receivables are greatly aided by the State Attorney’s involvement. Homever, greater collaboration between BPJS Healt, the State Attorney, and other relevant parties is required to ensure a more effective and efficient collection process.

Detail Informasi