Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu Kewenangan Inspektorat melaksanakan pengawasan internal di Kabupaten Malinau.dan mekanisme pengawasan internal Inspektorat di Kabupaten Malinau Sebagai penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang(statute approach),dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Inspektorat sebagai salah satu lembaga pengawas yang diberi tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa selain itu Inspektorat Wilayah Kabupaten juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen Dalam Negeri di Kabupaten sehingga tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Mekanisme Pengawasan Internal Inspektorat Di Kabupaten Malinau dilakukan berdasarkan mekanisme pemeriksaan yang ada yang diatur dalam aturan baku. Artinya aparatur pengawas yang ada di Inspektorat Daerah telah mengikuti prosedur yang ada sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap objek-objek yang akan diperiksa dapat dilakukan dengan efektif dan hal ini bertujuan agar mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan terkait dengan waktu dan objek yang akan diperiksa.

Tidak Tersedia Deskripsi