Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh para pihak ketika dalam melaksanakan perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji public service obligation di kota Tarakan serta mengetahui sanksi yang diberikan terhadap pangkalan yang melanggar perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji public service obligation di kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah empiris berupa observasi pengamatan dan wawancara dilapangan khususnya dari agen PT. Warga Migas Nusantara, pangkalan Abdullah Lamu, dan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan Perdagangan di kota Tarakan. Penulisan skripsi ini didukung juga dengan adanya sumber data baik primer maupun sekunder. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) kendala yang diihadapi oleh para pihak ketika dalam melaksanakan perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji public service obligation di kota Tarakan sebagai berikut a) kurang adanya pengawasan di agen maupun pangkalan yang terkait ketika dalam penyaluran gas elpiji ke masyarakat dengan demikian penyalurannya menjadi kurang maksimal, b) adanya keluhan masyarakat yang sering dijumpai dilapangan mengenai berat bersih gas elpiji yang berkurang dan kehabisan dikarenakan banyak dalam pengambilan gas elpiji diluar dari prosedur yang diperjanjikan. 2) sanksi yang diberikan terhadap pangkalan yang melanggar perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji public service obligation di kota Tarakan yaitu jika ditemukan adanya pelanggaran dari pihak pangkalan maka upaya sanksi yang diberikan adalah sanksi pertama berupa surat peringatan, berlanjut ke sanksi kedua berupa surat peringatan, apabila pangkalan mengulangi hal tersebut lagi maka sanksi terakhir yang akan diberikan berupa melakukan aksi sidak turun kelapangan dan memberikan surat skorsing serta potong alokasi.

Kata Kunci : Implementasi Perjanjian, Agen, Pangkalan, Dinas Koperasi, UKM
,Dan Perdagangan, Elpiji

This research aimed to identify the obstacles faced by parties when implementing agency cooperation agreements for distributing public service obligation elpiji gas in Tarakan City and to determine the sanctions imposed on bases that violate these agreements. The research method employed was empirical, involving field observations and interviews, especially with agents of PT. Warga Migas Nusantara, the Abdullah Lamu base, and the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade in Tarakan City. The research utilized both primary and secondary data sources. The findings revealed two main conclusions: (1) the obstacles faced during the implementation of agency cooperation agreements included: (a) insufficient supervision of agents and related bases during the distribution process, leading to suboptimal distribution of elpiji gas to the public, and (b) frequent public complaints regarding reduced net weight of elpiji gas and shortages due to deviations from agreed distribution procedures; and (2) sanctions for bases violating the agency cooperation agreements included: (a) an initial warning letter for the first violation, (b) a second warning letter for repeated offences, and (c) if violations continued, a final sanction involving a field inspection, issuance of a suspension letter, and reduction in allocations. Keywords : Agreement Implementation, Agent, Base, Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade, Elpiji