Penerapan tanah asas daluarsa atau disebut dengan rechtsverwerking pelapasan hak atas tanah , menurut pasal 1946 KUHperdata adalah suatu alat untuk memperoleh membebaskan diri dari perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. penerapan daluarsa dalam memperoleh hak atas tanah menurut hukum perdata di indonesia dilihat ketentuan hapusnya hak milik atas tanah menurut undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria sedangkan pasal 32 ayat 2 PP pendaftaran tanah menerangkan bahwa lembaga rechtverwerking dalam hukum adat memiliki makna jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan , kemudian tanah itu dikerjakan oleh oranglain,yaitu memperoleh dengan itikad baik , maka hilanglah untuk menuntut kembali tanah tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemberlakuan asas daluarsa ini belum mendapat perlindungan sesuai dengan hukum. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah,harus mendapatkan perlindungn sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun harus melalui proses peradilan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama, karena pemilik tanah menguasai tanah dengan alas hak yang sah dan kuat yang diperoleh dengan itikad baik harus di lindungi oleh hukum.penerapan asas rechverwerking berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara No.336PK/Pdt/2015,majelis hakim memutuskan perkara ini berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung tanpa melihat perolehan hak atas tanah berupa sertifikat apakah asas itikad baik dalam unsur tidak terpenuhi unsur-unsur kumulatif pada pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintahan nomor 24 tentang pendaftran tanah.Penelitian ini menggunakan penelitian normatif pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas rechtverwerking dalam asas daluarsa. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan untuk menambah .penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori mengenai penerapan asas dalursa dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftran tanah nasional dan menganalisis asas rechtverwerking dalam putusan pengadilan perkara Nomor 336PK/Pdt/2015.

Kata kunci : perlindungan hukum, penerapan tanah asas daluarsa

The application of the principle of land expiration or called rechtsverwerking in passing land rights, according to Article 1946 of the Civil Code is a tool to obtain release from the bond with the passage of a certain time and under the conditions determined by law. the application of expiration in obtaining land rights according to civil law in Indonesia is seen in the provisions of the abolition of property rights to land according to Law No.5 of 1960 on Basic Agrarian Regulations, while Article 32 paragraph 2 of the Land Registration Regulation explains that the institution of rechtverwerking in customary law means that if someone leaves his land unworked for a long time, then the land will be forfeited. of 1960 on the Basic Agrarian Regulations, while Article 32 paragraph 2 of the Land Registration Regulation explains that the institution of reversionary interest in customary law means that if someone leaves his land unworked for a long time, then the land will be worked. Article 32 paragraph 2 of the Regulation on Land Registration explains that the institution of rechtverwerking in customary law means that if a person has left his land unworked for a long time, then the land is worked by another person, namely acquiring it in good faith, then it is lost to reclaim the land. Legal protection against the enforcement of the principle of daluarsa has not received protection in accordance with the law. Meanwhile, legal protection of land rights holders, must get protection in accordance with applicable law, even though they have to go through a fairly long and time-consuming judicial process, because landowners control land with legal and strong rights obtained in good faith must be protected by law. the application of the principle of rechverwerking based on the court's decision in case No.336 PK/Pdt/2015, the panel of judges decided this case based on the jurisprudence of the supreme court without seeing the acquisition of land rights in the form of certificates whether the principle of good faith in the elements is not fulfilled cumulative elements in article 32 paragraph 2 of government regulation number 24 concerning land registration. The research uses a normative research approach to legislation and conceptual approaches. There are two sources of legal materials used in this research, namely primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials used are laws and regulations relating to the principle of rechtverwerking in the principle of daluarsa. Secondary legal materials obtained from books, journals, the internet, and to add. The purpose of the is to analyze the theory regarding the application of daluarsa principle in obtaining land rights in the national land registration system and analyze the principle of rechtverwerking in court decision case Number 336PK/Pdt/2015. Keywords: Legal Protection, Land Application of Damarsa Principle