Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai di Pengadilan Agama Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approauch), dan pendekatan Konseptual (Conseptual Approuach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahan hukum Sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel dan jurnal maupun website hukum. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim perkara yang dikalbulkan dalam status perkawinan tersebut sah dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pengesahan nikah maka akibat hukum ini dinyatakan sah serta memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Apabila pertimbangan hakim ditolak maka akibat hukum yang timbul dinyatakan, bahwa status perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak terpenuhinya hak-hak anak serta hak para pihak.

Kata kunci : Perkawinan, Kumulasi, Perceraian, Itsbat Nikah

The present study aimed to examine the judge’s considerations in granting or rejecting the cumulation of Itsbat nikah (marriage legalization) and gugat cerai (divorce by litigation) lawsuits at the Tarakan Religious Court. This study was normative research utilizing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Primary legal materials included the Marriage Law and Presidential Insturction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law in Indonesia. Secondary legal materials consisted of books, articles, journals, and relevant websites. The findings revealed that in the consideration of the judge about the cases granted in the status of the status of the marriage was deemed valid and fulfilled the pillars and requirements of marriage stipulated by Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic law regarding marriage validition. This judicial decision provided legal certainty and affirmed the marital status. Conversely, when judges rejected the cumulation lawsuits, legal consequence was that the marriage was not legally binding, resulting in the non-fulfillment of the rights of the children and the involved parties. Keywords: Marriage, Cumulation, Divorce, Itsbat Nikah (marriage legalization), Gugat Cerai (divorce by litigation)