Pengalihan kepemilikan sebuah unit perumahan dari Developer kepada pembeli merupakan tonggak penting dalam proses jual-beli properti. Namun, seringkali muncul pertanyaan tentang tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada unit tersebut setelah proses penyerahan tersebut. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kualitas Bangunan Rumah Bersubsidi dikota Tarakan. Pertama Bentuk tanggung jawab perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Subsidi melalui Developer, Kedua bentuk penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Subsidi melalui Developer. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variable penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya selain menekankan pada hukum dalam kekuatan (law in the book) juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder, penulis menyimpulkan bahwa pemberian garansi kerusakan yang oleh PT. KLA memiliki lemahan bagi pihak pembeli karena garansi yang dimaksud tidak diberikan secara tertulis. tidak ada perjanjian secara tertulis yang mengatur dalam hal terjadi kerusakan setelah penyerahan, perjanjian hanya dilakukan secara lisan oleh developer menyebutkan garansi 1 bulan setelah akad dengan ketentuan bahwa kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang diakibatkan oleh pihak Developer seperti kerusakan pada atap seperti bocor, kerusakan pada pintu dan jendela, plavon yang tidak rapat. Ketiga dalam hal kerusakan yang dimaksud terjadi bagaimana proses pengajuan garansinya, staff PT.KLA menyatakan bahwa pembeli dapat langsung mengajukan kepada Developer, kemudian akan ditindaklanjuti dengan segera memanggil tukang atau teknisi untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dan penyelesaian sengketa antara pembeli dan pengembang terkait perbaikan kerusakan pada perumahan yang masih dalam masa garansi. Tiga pendekatan utama telah diidentifikasi: somasi, gugatan di pengadilan, dan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).





Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Developer, Perjanjian

Transfer ownership of a housing unit from the Developer to the buyer marks a significant milestone in the property sale and purchase process. However, concern frequently emerge over who is responsible for unit dagame following the handover. This study addresses two concerns about consumer legal protection and the quality of Tarakan City’s subsidized housing building. First, the subsidized housing sale and purchase agreement through developers outlines the legal protection responsibility for customers. Second the dispute settlement form under the subsidized housing sale and purchase agreement with developers is used. The study aims to examine legal regulations relevant to the research variables. This study uses an empirical juridical approach, emphasizing the law’s power (law in the book) and its applicability in society. The combines primary data and secondary data. And the author finds that PT. KLA assures the provision of damage has drawbacks or the buyers because the warranty is not in writing. There is no written agreement governing the event of damage after handover, and the developer only makes verbal agreement stating a one-month guarantee after the contract with the provision that the damage in question is damage caused by the developer, such as roof damage such as leaks, damage to doors and windows, and loose ceilings. Third how does the PT. KLA staff submit a guarantee in the event of intended harm. It claimed the buyer could submit I directly to the developer, who would quickly contact a craftsman or professional to remedy the issue. And resolve disputes between buyers and developers over repairs to housing damage that is still under warranty. There are three major approaches: subpoena, lawsuit in court, and dispute resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). Keywords : Legal Protection, Developer, Agreement