Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pemilu, pemilu mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi ssemua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya. metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan nomatif yang dimana penelitian hukum ini digunakan untuk memecahkan isu hukum, penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudia memberikan pemecahan atas masalah tersebut yang dimana menggunakan pendekatan teori, Undang-Undang, dan Kasus yang didalam penelitiannya mengambil kasus mengenai permasalahan urgensi peraturan daluwarsa menjalani hukuman bagi pelaku pidana pemilu.didalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu yang pertama, kepastian hukum terhadap putusan yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa. yang kedua stelsel daluwarsa terhadap putusann menjalani hukuman bagi pelaku pidana pemilu yang dimana dari hasil penelitian terdapat beberapa pendapat ahli, mengenai kepastian hukum dan daluwarsa terhadap tindak pidana yang tertulis didalam peraturan Perundang-Undangan.kepastian hukum yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa sah ketika terdakwa sudah melewati proses pemeriksaan dan terdakwa sudah memberikan kesaksiannya didalam proses penyelidikan sehingga pengadilan bisa membacakan putusan karena sudah memiliki bukti yang kuat dan Daluwarsa dalam tindak pidana pemilu hanya mengatur terkait daljuwarsa dalam penyampaian laporan dan tidak terdapat ketentuan daluwarsa wewenang negara untuk menjalankan hukuman pidana.


Kata Kunci: Hukum Pidana Pemilu, In absentia, Daluwarsa

This research aims to address two key questions on elections. Fundamentally, elections serve to guarantee opportunities for all citizens, without discrimination based on ethnicity, religion, race, class, gender, regionalism, occupation, or social status. In a democratic society, every citizen who has the right to vote is free to make their rights, every citizen is guaranteed security so that they may vote according to their conscience and interests. The research method employed in this study is normative. This legal research is utilized to address legal issues, legal reasoning, and the analysis of the problems encountered, to provide solutions to these problems. The theoretical approaches, laws, and cases are employed in this research to examine the urgency of the expiration of the regulations that punish election criminals. This study identifies two key issue: firstly, the legal certainty of decisions made in the absence of the defendant. The second issue concerns the expiration system for decisions regarding the punishment of perpetrators of electoral crimes. Based on the findings of the research, there are several expert opinions regarding legal certainty and the expiration of criminal acts as written in the laws and regulations. In the absence of the defendant, a legal certainty read out is valid when the defendant has passed the examination process and has given testimony in the investigation process. This allows the court to read out the decision, as it already has strong evidence, furthermore, the expiration of selction crimes only regulates the expiration of submitting reports, and there is no provision for the expiration of the state’s authority to carry out criminal penalties. Keywords: Election Criminal Law, In absentia, Expiration